KUALA KURUN/TABENGAN.CO.ID – Pemkab Gunung Mas melalui Wakil Bupati Efrensia LP Umbing, menyampaikan Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD TA 2025. Penyampaian itu berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, di Aula Sidang Paripurna DPRD Gumas, Senin (25/8).
Dalam sambutannya, Efrensia menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum pada rapat paripurna sebelumnya melalui juru bicara masing-masing. Fraksi yang memberikan pandangan umum tersebut antara lain Fraksi Partai Golkar melalui Herbert Y Asin, Fraksi PDI Perjuangan oleh Elvi Esie, Fraksi Partai Perindo oleh Yulius Agau, Fraksi Partai NasDem oleh Doni Saputra, Fraksi Partai Demokrat oleh Karollina, serta Fraksi Gerakan Nasional oleh Rayaniatie Djangkan.
“Dari pandangan umum yang telah disampaikan, kami dapat mengambil makna betapa besar dukungan Fraksi-Fraksi Pendukung Dewan yang terhormat terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Seluruh fraksi pada prinsipnya dapat menerima untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat berikutnya,” ucap Efrensia.
Dalam kesempatan itu, Wabup juga menyampaikan jawaban rinci atas masukan yang diberikan. Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Herbert Y Asin menekankan pentingnya percepatan pembahasan Raperda, yang langsung disambut pemerintah dengan kesiapan melakukan pembahasan bersama secara konstruktif.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Elvi Esie menyoroti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), percepatan penyelesaian pembangunan fisik, serta distribusi bantuan sosial seperti KIP dan BPJS agar tepat waktu. Menanggapi hal tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk mengoptimalkan kinerja perangkat daerah, mempercepat pembangunan terutama di ruas jalan terdampak banjir, serta memastikan distribusi bantuan sosial sesuai sasaran.
Sementara itu, Fraksi Partai Perindo dan Fraksi Partai NasDem menyatakan dukungan penuh terhadap Raperda Perubahan APBD 2025, yang juga disambut positif oleh pemerintah daerah. Adapun Fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif, yang turut diapresiasi oleh pemerintah.
Masukan lebih luas datang dari Fraksi Gerakan Nasional melalui Rayaniatie Djangkan. Beberapa poin strategis yang disampaikan mencakup realisasi PAD, percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, penanganan tambang tanpa izin yang berdampak pada lingkungan, penguatan upaya pemberantasan narkoba, peningkatan sarana pendidikan, dukungan ketahanan pangan, serta alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT).
Menjawab hal tersebut, pemerintah memaparkan bahwa realisasi PAD hingga saat ini telah mencapai 56,40% dengan variasi capaian antar perangkat daerah. Evaluasi terhadap OPD yang belum memenuhi target akan segera dilakukan. Selain itu, percepatan penanganan ruas jalan Tewah–Tumbang Miri–Tumbang Marikoi serta perbaikan Jembatan Sei Pihan telah mulai berjalan. Pemerintah juga menegaskan komitmen dalam penertiban pertambangan ilegal, penguatan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui Tim Terpadu P4GN-PN, serta program peningkatan sarana pendidikan tahun 2026 senilai lebih dari Rp33 miliar.
Di bidang ketahanan pangan, pemerintah melalui Dinas Pertanian memastikan ketersediaan sarana prasarana pertanian seperti pupuk, benih, dan alat mesin pertanian. Terkait dengan pengurangan alokasi BTT, pemerintah menjelaskan bahwa penggeseran anggaran dilakukan untuk kebutuhan mendesak, seperti mendukung sektor pendidikan, pembangunan Bandara Sangkalemu Kuala Kurun, serta pemenuhan kebutuhan di bidang kesehatan.
Mengakhiri penyampaiannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa apabila masih terdapat hal-hal yang belum jelas atau terlewati, pemerintah daerah terbuka untuk membahasnya lebih lanjut dalam rapat-rapat mendatang sesuai jadwal yang telah ditetapkan.c-hen
