PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kota Palangka Raya menunjukkan komitmennya dengan turun langsung ke Kelurahan Kereng Bangkirai dalam kegiatan reses untuk menyerap aspirasi warga. Reses ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah dan harapan mereka secara langsung kepada DPRD.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya Arif M. Norkim, mengungkapkan bahwa aspirasi utama yang disampaikan oleh warga melalui ketua RT/RW dan pihak kelurahan adalah harapan agar Pemerintah Kota (Pemko) bersama DPRD dapat mengawal, menganggarkan, serta merealisasikan usulan-usulan mereka. Usulan-usulan tersebut telah disampaikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota.
Salah satu keluhan utama yang mencuat adalah soal genangan air yang selalu muncul saat musim hujan, terutama di sekitar gereja setempat. Ini terjadi karena belum adanya saluran drainase yang memadai.
Ia menegaskan, pembangunan drainase permanen harus menjadi prioritas untuk mencegah dampak buruk bagi masyarakat. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, genangan air juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.
“Kondisi ini harus segera direspons dengan pembangunan drainase permanen. Jika dibiarkan, akan terus mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan,” ujar Arif belum lama ini.
Tak hanya soal banjir, Arif juga menyoroti kekeringan yang melanda Muara Sebangau saat musim kemarau. Menurutnya, kondisi ini memperparah kesulitan warga, khususnya yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan dan aktivitas ekonomi berbasis air.
“Perlu dilakukan normalisasi atau pengerukan muara agar tidak dangkal. Ini penting, bukan hanya untuk mencegah banjir, tapi juga mendukung pengembangan usaha perikanan dan pariwisata air di kawasan tersebut,” tambah politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Ia menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam. Aspirasi yang disampaikan warga akan dikawal hingga masuk dalam program kerja pemerintah. Kolaborasi antara masyarakat, perangkat daerah, dan legislatif menjadi kunci agar pembangunan di Palangka Raya benar-benar berpihak kepada kebutuhan warga.
“Kami tidak ingin masyarakat merasa aspirasinya diabaikan. Oleh karena itu, kami hadir langsung ke lapangan, mendengar, dan menyampaikan ini dalam rapat-rapat bersama eksekutif,” katanya. nws
