PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– Pemerintah Kota Palangka Raya mengawali tahun 2026 dengan langkah penyegaran birokrasi. Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin resmi melantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemko Palangka Raya, Senin (5/1) malam.
Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemko Palangka Raya dalam melakukan penyegaran organisasi sekaligus membuka ruang promosi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai memiliki kapasitas dan kinerja baik.
Fairid menyampaikan harapan besar kepada para pejabat yang baru dilantik agar mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
“Selamat kepada para pejabat baru. Saya berharap dengan posisi baru ini, mereka dapat bekerja maksimal, mengemban tanggung jawab, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Fairid.
Adapun empat pejabat yang dilantik, Yohn Benhur Gohan Pangaribuan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, kini dipercaya mengemban tugas sebagai Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palangka Raya. Samsul Rizal yang sebelumnya memimpin Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perempuan (DPKUKMP), kini menjabat Asisten II Setda.
Sementara itu, Jayani yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan, dilantik sebagai Asisten III Setda. Sedangkan Riduan, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial, kini dipercaya memimpin Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
Fairid mengungkapkan bahwa izin pelantikan sebenarnya telah diperoleh sejak pertengahan Desember 2025. Namun, pelaksanaannya sengaja dijadwalkan pada awal Januari 2026 agar selaras dengan momentum awal tahun dan memberi ruang transisi yang lebih tertata.
Meski terjadi rotasi jabatan, Fairid memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Para pejabat yang berpindah posisi masih merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di instansi sebelumnya hingga ditetapkan pejabat definitif pengganti.
Selain itu, sejumlah perangkat daerah lainnya juga masih dipimpin oleh Plt, di antaranya Dinas Perhubungan, BKPSDM, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, PUPR, PTSP, hingga Staf Ahli.
“Sejumlah posisi yang kosong tetap diisi Plt sampai ada pejabat definitif. Contohnya, Pak Benhur tetap Plt di Dispursip, Pak Samsul di DPKUKMP, Pak Jayani di Dinas Pendidikan, dan Pak Riduan di Dinas Sosial,” jelasnya.
Menurut Fairid, penunjukan Plt merupakan langkah antisipatif agar seluruh perangkat daerah tetap berfungsi optimal dan pelayanan publik tidak terganggu meski terjadi dinamika jabatan di awal tahun. nws
