MUARA TEWEH/TABENGAN.CO.ID – Pasca penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 ke BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng), anggota DPRD Barito Utara (Barut) Hj Netty Herawati sangat berharap agar Pemkab Barut meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Netty mengatakan turunnya predikat pada tahun anggaran sebelumnya menjadi catatan merah untuk pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu tahun anggaran 2025 ini harus bisa kembali ke posisi WTP.
“Saya sangat berharap Pemkab Barut kembali meraih opini WTP. Ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban yang transparan kepada masyarakat,” ujar Netty kepada Wartawan, Minggu (19/4/2026)..
Dia menilai, capaian opini WTP bukan sekadar gengsi administratif, melainkan cerminan nyata dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak berpuas diri.
“Jangan sampai kendur seperti tahun kemarin. Setiap laporan keuangan harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Ini soal kepercayaan publik, dan DPRD akan terus mengawal,” tegasnya.
“Besar harapan kami bisa mendapatkan opini WTP sebagai motivasi untuk terus melakukan peningkatan pengelolaan keuangan,” tambahnya.
Politisi perempuan dari partai besutan Surya Paloh itu menegaskan, tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel adalah harapan seluruh masyarakat demi Barut lebih maju dan sejahterah.
“Ini tentang membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tutup Netty.
Sebelumnya, Wakil Bupati Barut Felix Sonadie Y Tingan telah menyerahkan langsung LKPD Tahun Anggaran 2025 ke Kantor BPK Perwakilan Kalteng. Penyerahan LKPD yang dihadiri kepala perangkat daerah tersebut menjadi simbol komitmen nyata Barut dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kini, bola panas berada di tangan tim pemeriksa BPK, sementara rakyat dan DPRD menanti hasilnya dengan optimisme tinggi. old/reddre
