PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID-Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) merespons cepat perihal keresahan masyarakat terkait panjangnya antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di wilayah Pangkalan Bun, Jumat (24/4/2026).
Di mana dalam beberapa hari terakhir, antrean kendaraan terlihat mengular hampir di seluruh SPBU. Tidak hanya BBM non-subsidi seperti Pertamax, antrean untuk BBM subsidi jenis Pertalite bahkan tampak lebih panjang dan memicu keluhan masyarakat.
Kondisi ini ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah unggahan terkait antrean BBM dibanjiri ratusan komentar warga yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar serta meminta pemerintah segera turun tangan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kobar Hj Nurhidayah melalui akun media sosialnya @bundmenyapa, menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk satuan tugas (satgas) penanganan BBM.
Menurut Bupati, satgas tersebut akan melibatkan berbagai pihak, di antaranya Pertamina dan Polres Kobar, hal tersebut guna memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Pemerintah daerah tidak akan berdiam diri atas keresahan yang di alami masyarakat, perihal antrean panjang di SPBU, maka segera akan diterbitkan surat edaran larangan pengetap atau penimbun minyak,” tegas Nurhidayah.
Bupati menegaskan, langkah ini diambil untuk mencegah praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM yang diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan di lapangan.
Selain itu, guna menjaga ketertiban di SPBU, aparat kepolisian juga telah dikerahkan untuk melakukan penjagaan serta pengaturan antrean kendaraan di sejumlah titik.
“Pemerintah daerah pun telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak Pertamina untuk menambah pasokan BBM ke wilayah Kobar, dan penambahan stok menjadi langkah utama yang harus segera dilakukan agar distribusi kembali normal dan antrean panjang dapat terurai,” ujar Bupati.
Pemkab Kobar berharap dengan langkah-langkah tersebut, permasalahan antrean BBM dapat segera teratasi dan masyarakat bisa kembali memperoleh bahan bakar dengan mudah.
Bupati juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan serta melaporkan jika menemukan adanya indikasi penimbunan atau praktik ilegal lainnya terkait distribusi BBM. uli/jsi-red
