PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Dex disebut mulai memberi tekanan serius terhadap layanan publik di Kota Palangka Raya. Salah satu sektor yang paling terdampak ialah operasional pengangkutan sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini. Ia menyebut lonjakan harga dex yang sebelumnya berkisar Rp14 ribu per liter kini mencapai Rp26 ribu per liter membuat perhitungan anggaran operasional menjadi tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, anggaran yang telah disusun sebelumnya didasarkan pada harga BBM lama, sehingga kenaikan signifikan tersebut memaksa pemerintah kota melakukan penyesuaian agar layanan persampahan tetap berjalan normal.
“Kenaikan BBM luar biasa. Sekarang yang menjadi masalah itu di Dinas Lingkungan Hidup, BBM-nya Dex. Dari harga Rp14 ribu sekarang menjadi Rp26 ribu. Jadi anggaran yang tadinya sudah dihitung dan dikalkulasi dengan harga Rp14 ribu, sekarang harus disesuaikan ke Rp26 ribu,” katanya, Rabu (20/5/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut cukup memberatkan karena armada pengangkut sampah milik pemerintah kota (Pemko) jumlahnya sangat banyak. Sementara layanan persampahan merupakan layanan dasar yang harus tetap berjalan.
“Bisa dibayangkan armada kita banyak sekali untuk pengangkutan sampah. Itu layanan dasar. Kalau tidak segera diputuskan, tentu akan berdampak pada pelayanan kebersihan kota,” ujarnya.
Karena itu, Pemko Palangka Raya tengah menyiapkan langkah penambahan anggaran guna memastikan distribusi pengangkutan sampah tetap berjalan tanpa hambatan.
Achmad Zaini menyebutkan, Wali Kota Palangka Raya telah mengambil langkah dengan menyiapkan kebijakan penambahan anggaran agar operasional pengangkutan sampah tidak terhenti akibat keterbatasan bahan bakar.
“Pak Wali sudah membuat kebijakan terbaik. Kita akan mencari tambahan anggaran agar jangan sampai nanti berhenti karena tidak ada bahan bakarnya. Karena alokasi yang kemarin sebenarnya hanya cukup sampai bulan ini,” ucapnya.
Tak hanya sektor persampahan, kenaikan harga BBM dan bahan kebutuhan lainnya juga disebut berdampak terhadap sejumlah program pembangunan daerah. Beberapa pekerjaan infrastruktur seperti peningkatan ruas jalan ikut terdampak akibat penyesuaian harga material dan biaya operasional.
“Penyesuaian harga barang juga terjadi di banyak sektor. Pekerjaan ruas-ruas jalan juga harus disesuaikan. Sekarang ini naik semua, bahan-bahan kebutuhan naik,” jelasnya.
Di tengah situasi tersebut, Pemko Palangka Raya kini menerapkan langkah efisiensi anggaran dan memperketat penentuan skala prioritas belanja daerah agar program pelayanan publik tetap dapat berjalan optimal.
“Karena itu kita benar-benar melakukan efisiensi dan menentukan prioritas terhadap anggaran yang dikeluarkan,” pungkasnya. nws/fwa-red
