PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan tidak akan melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maupun gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tahun 2026.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan bahwa hak-hak pegawai tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk tunjangan yang selama ini diterima ASN.
Menurut Fairid, hingga saat ini tidak ada kebijakan yang mengarah pada pengurangan besaran TPP. Ia menegaskan, komitmen tersebut tetap berlaku meskipun pemerintah daerah harus menyesuaikan berbagai program dengan kondisi keuangan yang ada.
“Tidak ada pemotongan. Pada tahun 2026 ini saya tidak melakukan pemotongan tunjangan, bahkan satu persen pun tidak,” ujarnya di Palangka Raya, belum lama ini.
Meski demikian, Fairid menjelaskan, proses pencairan tetap mengikuti tahapan administrasi dan mekanisme yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya membedakan antara TPP dan gaji ke-13 karena keduanya merupakan komponen yang berbeda.
TPP, kata dia, merupakan tunjangan yang diberikan berdasarkan kinerja pegawai, sedangkan gaji ke-13 merupakan hak ASN yang memiliki ketentuan dan mekanisme pembayaran tersendiri.
“Kalau yang dimaksud gaji ke-13, itu berbeda dengan TPP. TPP merupakan tunjangan kinerja, sedangkan gaji ke-13 adalah komponen yang berbeda,” jelasnya.
Di sisi lain, Fairid menyebut pembayaran TPP bulanan sejauh ini masih berjalan sesuai ketentuan.
Namun, pemerintah daerah tetap akan melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah pada masa mendatang.
Ia menilai setiap keputusan yang diambil harus memperhatikan dampaknya secara menyeluruh, baik terhadap pegawai maupun terhadap jalannya pelayanan publik.
“Prinsip kami adalah mengambil risiko sekecil mungkin dan meminimalkan dampak yang timbul. Jangan sampai demi mempertahankan TPP kemudian harus ada kebijakan lain yang berdampak lebih besar, misalnya pengurangan pegawai,” ungkapnya.
Karena itu, Pemerintah Kota Palangka Raya akan terus mengkaji berbagai opsi kebijakan guna memastikan stabilitas organisasi pemerintahan tetap terjaga tanpa menimbulkan konsekuensi yang lebih besar.
“Kami akan terus mencari langkah yang memberikan dampak paling minimal bagi semua pihak. Pada akhirnya, pemerintah harus mengambil kebijakan yang benar-benar mempertimbangkan manfaat yang paling besar bagi masyarakat dan organisasi secara keseluruhan,” tandasnya. nws/fwa-red
