PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palangka Raya terkonfirmasi menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu. SPPG yang berlokasi di wilayah Pahandut-Langkai 6 tersebut diketahui menghentikan layanan akibat keterlambatan pencairan dana operasional.
Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Kalimantan Tengah (Kalteng) Elisa Agustino membenarkan adanya penghentian sementara operasional tersebut. Namun, ia menegaskan kondisi itu bukan disebabkan penghentian program, melainkan karena dana operasional yang belum masuk ke rekening pengelola.
“Informasi tersebut memang berkaitan dengan keterlambatan pencairan dana. Namun biasanya kondisi seperti ini tidak berlangsung lama karena proses pencairan saat ini tetap berjalan,” ujar Elisa di Palangka Raya, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, pencairan dana masih terus berproses pada jam kerja sehingga kemungkinan dana masuk dalam waktu dekat tetap terbuka. Karena itu, pihak BGN meminta pengelola SPPG untuk terus memantau rekening sambil menyelesaikan laporan administrasi yang diperlukan.
“Kalau misalnya hari ini dana belum masuk, bisa saja dua atau tiga hari kemudian sudah dicairkan. Kami biasanya menyampaikan kepada pengelola bahwa apabila dana operasional memang sudah habis, operasional dapat dihentikan sementara sambil menunggu pencairan dana masuk,” jelasnya.
Elisa menambahkan, penghentian layanan yang terjadi bersifat sementara dan bukan indikasi berhentinya Program MBG secara keseluruhan.
Berdasarkan pemantauan BGN, belum pernah terjadi keterlambatan pencairan dana yang menyebabkan sebuah SPPG berhenti beroperasi hingga berbulan-bulan.
“Sejauh yang kami temui, belum ada kasus keterlambatan pencairan dana yang membuat SPPG berhenti sampai satu bulan. Ini merupakan kondisi yang baru terjadi karena adanya dinamika dan penyesuaian kebijakan di tingkat pusat. Namun yang pasti, Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Elisa mengungkapkan bahwa keterlambatan pencairan dana tidak hanya dialami oleh SPPG Pahandut-Langkai 6. Di Kalteng, terdapat sekitar 14 SPPG yang sempat mengalami kondisi serupa.
Meski demikian, sebagian SPPG yang terdampak sudah kembali menerima tambahan dana operasional dan mulai menjalankan pelayanan seperti biasa.
“Ada sekitar 14 SPPG di Kalimantan Tengah yang sempat mengalami keterlambatan pencairan dana. Namun beberapa di antaranya sudah menerima top up dana dan kembali beroperasi. Mudah-mudahan yang lainnya juga segera menyusul,” katanya.
Ia memastikan operasional SPPG dapat kembali berjalan segera setelah dana masuk ke rekening pengelola. Bahkan, menurutnya, penghentian yang terjadi hari ini bisa saja berakhir dalam hitungan satu atau dua hari ke depan apabila proses pencairan telah selesai.
“Kalau dana sudah masuk dan rekening sudah terisi kembali, operasional bisa langsung dilanjutkan. Jadi penghentian ini sifatnya sementara sambil menunggu pencairan dana,” tambah Elisa.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini menegaskan, pengelolaan Program MBG, termasuk dapur MBG dan SPPG, sepenuhnya berada di bawah kewenangan BGN.
Menurutnya, mulai dari penentuan lokasi, pembangunan fasilitas, operasional hingga pengelolaan anggaran dan pembayaran merupakan tanggung jawab BGN. Pemerintah Kota Palangka Raya tidak mengalokasikan anggaran maupun pembayaran gaji dalam program tersebut.
“Pengelolaan dapur MBG maupun SPPG sepenuhnya berada di bawah kewenangan BGN. Pemerintah kota tidak menyalurkan anggaran maupun gaji untuk program tersebut,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).
Meski demikian, Pemerintah Kota Palangka Raya tetap memberikan dukungan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG yang bertugas mengawal pelaksanaan program di lapangan.
“Kami membentuk Satgas MBG untuk memastikan pelaksanaan program berjalan baik. Tugas pemerintah kota adalah mendukung dan mengawal pelaksanaan program strategis nasional ini agar berjalan lancar di Palangka Raya,” pungkasnya.
Penghentian sementara operasional SPPG Pahandut-Langkai 6 menjadi gambaran tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Program MBG. Namun, BGN memastikan kondisi tersebut hanya bersifat sementara dan tidak mengganggu keberlangsungan program secara keseluruhan, yang tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat. nws/fwa-red
