PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terus membebani biaya operasional pemerintah mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mencari alternatif yang lebih efisien. Salah satu opsi yang kini mulai dikaji serius adalah penggunaan kendaraan listrik untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengungkapkan bahwa kajian tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi meningkatnya pengeluaran operasional akibat lonjakan harga BBM nonsubsidi yang dipengaruhi kondisi pasar minyak dunia dan dinamika ekonomi global.
“Saat ini kami sedang melakukan kajian. Salah satu pertimbangannya adalah tingginya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM,” kata Zaini di Palangka Raya, Jumat (12/6).
Namun menurutnya, pemerintah kota tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Berbagai aspek tengah dipelajari, mulai dari kesiapan teknologi, ketersediaan armada, hingga efektivitas penggunaan kendaraan listrik dalam menunjang kebutuhan operasional daerah.
Sebagai bagian dari proses tersebut, Pemko Palangka Raya telah melakukan komunikasi dan penjajakan dengan sejumlah penyedia kendaraan listrik. Hasil awal menunjukkan bahwa teknologi kendaraan listrik saat ini sudah berkembang pesat dan mampu memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah daerah.
“Kami sudah berdiskusi dan melakukan penjajakan dengan beberapa penyedia kendaraan listrik. Ternyata saat ini sudah tersedia berbagai jenis kendaraan operasional berbasis listrik, termasuk dump truck, truk amrol hingga alat berat tertentu,” ujarnya.
Ketersediaan armada yang semakin lengkap membuka peluang bagi pemerintah untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam berbagai sektor layanan publik, termasuk kebersihan kota, pekerjaan umum, hingga operasional pemerintahan sehari-hari.
Meski demikian, Zaini menegaskan bahwa Pemko masih menghitung secara cermat skema yang paling menguntungkan dari sisi anggaran. Beberapa alternatif yang sedang dipertimbangkan antara lain pembelian langsung maupun penggunaan sistem sewa.
“Kami sedang mengkaji apakah nantinya kendaraan tersebut akan dibeli atau menggunakan sistem sewa,” ungkapnya.
Lebih dari sekadar upaya penghematan anggaran, rencana penggunaan kendaraan listrik juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan.
“Tujuan utamanya adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik sekaligus mencari alternatif yang lebih hemat dan ramah lingkungan,” tuturnya.
Jika kajian tersebut membuahkan hasil positif, Palangka Raya berpeluang menjadi salah satu daerah yang mulai mengadopsi kendaraan listrik secara lebih luas dalam operasional pemerintahan.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan terhadap BBM, tetapi juga menciptakan efisiensi anggaran jangka panjang serta mendukung terciptanya lingkungan perkotaan yang lebih bersih dan berkelanjutan. nws/fwa-red
