PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menjadi responden pertama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya, Minggu (15/6/2026).
Momentum tersebut menjadi tanda dimulainya pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Palangka Raya yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Keterlibatan Wali Kota sebagai responden perdana diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat agar turut berpartisipasi menyukseskan program nasional tersebut.
Dalam pelaksanaan sensus, BPS Kota Palangka Raya menurunkan sebanyak 220 mitra statistik yang terdiri dari 194 petugas pendataan lapangan dan 28 petugas pemeriksa lapangan atau supervisor.
Usai mengikuti proses pendataan, Fairid Naparin mengimbau masyarakat agar menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi secara lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya.
“Hari ini saya mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan oleh BPS Kota Palangka Raya. Mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang, petugas akan turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pendataan. Saya berharap seluruh masyarakat dapat bekerja sama dan memberikan informasi dengan sejujur-jujurnya,” ujar Fairid.
Menurutnya, data yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi bukan untuk kepentingan pajak maupun hal lain yang dapat merugikan masyarakat. Data tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan ekonomi.
“Data ini bukan untuk pajak, bukan untuk diperjualbelikan, dan bukan untuk dipublikasikan kepada pihak lain. Kerahasiaan data masyarakat dijamin oleh negara. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus,” tegasnya.
Fairid juga meminta petugas sensus tetap bekerja secara profesional dan humanis dalam menjalankan tugas di lapangan.
“Saya yakin petugas sudah mendapatkan pelatihan, baik terkait teknis pendataan maupun komunikasi dengan masyarakat. Tetap sabar, jaga kesehatan, dan semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pesannya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyampaikan bahwa dirinya juga telah mengikuti pendataan yang dilakukan BPS sebagai bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, petugas BPS melakukan pendataan berbagai informasi yang diperlukan, mulai dari kondisi keluarga, kegiatan usaha, pendapatan hingga pengeluaran masyarakat.
“Kami menyambut baik kegiatan ini. Data yang diperlukan sudah kami sampaikan dan menurut petugas, informasi yang diberikan sudah lengkap,” kata Achmad Zaini.
Ia berharap seluruh tahapan Sensus Ekonomi 2026 berjalan lancar hingga selesai. Saat ini, petugas BPS Kota Palangka Raya terus melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah.
Achmad Zaini mengajak masyarakat agar tidak ragu menerima petugas sensus dan memberikan data yang jujur, lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Perlu dipahami bahwa sensus ini merupakan program pemerintah yang harus kita sukseskan bersama. Data yang diperoleh nantinya sangat bermanfaat untuk mengetahui profil dan kondisi perekonomian masyarakat Kota Palangka Raya,” jelasnya.
Ia menambahkan, data yang akurat akan membantu pemerintah dalam menyusun program dan kebijakan agar lebih tepat sasaran, termasuk dalam perencanaan pembangunan serta penyaluran bantuan sosial.
Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan data, Achmad Zaini memastikan informasi yang diberikan kepada petugas sensus tetap terlindungi sesuai aturan yang berlaku.
“BPS sudah melakukan sosialisasi dan pemerintah daerah juga menyampaikan informasi melalui camat, lurah hingga ketua RT agar masyarakat memahami tujuan sensus ini,” ujarnya.
Menurutnya, Sensus Ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk mendapatkan gambaran kondisi perekonomian masyarakat secara lebih akurat.
“Dengan data yang valid, pemerintah bisa melihat kondisi riil masyarakat dan menentukan intervensi yang lebih tepat. Termasuk memperbaiki data penerima bantuan sosial agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” bebernya.
Kepala BPS Kota Palangka Raya Amos Adam Residul mengatakan seluruh warga negara menjadi objek pendataan tanpa terkecuali, termasuk pejabat negara.
Karena itu, menurut dia, tidak ada perlakuan khusus dalam pelaksanaan sensus, termasuk terhadap kepala daerah.
“Nah semua warga negara itu menjadi objek pendataan tanpa kecuali termasuk pejabat negara. Makanya hari ini kita bersyukur Pak Wali Kota bisa meluangkan waktu untuk dilakukan pendataan dan beliau menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan petugas,” ujarnya.
Menurut Amos, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan sensus karena kualitas pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah.
Untuk memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat, petugas sensus yang turun ke lapangan dibekali rompi, tanda pengenal resmi, dan barcode yang dapat dipindai untuk memverifikasi identitas petugas.
“Nanti cirinya petugas memakai rompi dan tanda pengenal. Ada barcode yang bisa dipindai, nanti akan keluar identitas yang bersangkutan,” pungkas Amos.
Melalui dukungan masyarakat dan kerja sama seluruh pihak, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menghasilkan data berkualitas sebagai dasar pembangunan ekonomi Kota Palangka Raya yang lebih maju dan tepat sasaran. (nws)
