PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah mempersiapkan langkah penataan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas birokrasi. Namun, proses tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah melalui berbagai kajian.
Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran mengatakan, penataan struktur organisasi tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut sistem pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Tunggu saja waktunya. Menjelaskan itu tidak mudah. Pelantikan OPD pun kami lakukan pelan-pelan karena kami juga masih beradaptasi,” kata Agustiar, di Palangka Raya, Kamis (17/7/2026).
Menurutnya, pemerintah saat ini masih melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi yang ada. Langkah tersebut diperlukan agar organisasi pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas.
Agustiar mengakui masih terdapat sejumlah perangkat daerah yang dinilai memiliki struktur organisasi terlalu besar sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
“Menurut kami efektif saja, karena semua dinas juga sedang kami rapikan. Menurut kami ada yang terlalu bengkak,” ujarnya.
Meski demikian, ia belum bersedia mengungkapkan jumlah OPD yang akan dirampingkan. Menurutnya, seluruh proses masih berjalan dan akan diumumkan setelah keputusan resmi diambil.
“Nanti lihat saja. Tunggu pada waktunya,” tegas Agustiar.
Pemerintah Provinsi Kalteng memastikan penataan birokrasi dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas pelayanan publik, sehingga reformasi organisasi dapat berjalan tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.ldw/ded-red
