PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Kabut asap kembali menyelimuti Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir. Di tengah kondisi yang kian mengkhawatirkan, persoalan lain muncul dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yakni dukungan anggaran operasional yang mulai menipis.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengungkapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang selama ini digunakan untuk mendukung penanganan karhutla praktis telah terpakai hingga akhir Agustus 2026.
Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya harus mencari cara agar kegiatan penanganan di lapangan tidak terhenti, sembari menunggu pengesahan APBD Perubahan 2026.
“BTT-nya ini sebenarnya pas sampai Agustus ini. Kan sudah habis. Masuk di perubahan, langsung disambung di perubahan,” kata Zaini, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, meski anggaran BTT telah menipis, kebutuhan operasional penanganan karhutla tidak bisa dihentikan. Mobilisasi personel, patroli, pemadaman hingga pembasahan lahan tetap harus dilakukan mengingat titik kebakaran masih ditemukan dan kabut asap kembali pekat.
Karena itu, Pemko Palangka Raya mengaku harus terlebih dahulu menalangi sejumlah kebutuhan operasional agar aktivitas penanganan di lapangan tetap berjalan.
“Ya memang kita harus nalang-nalangin juga kegiatan-kegiatan operasional,” sebutnya.
Zaini mengatakan Pemko juga membuka peluang mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Bantuan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan penanganan karhutla, terutama ketika kemampuan anggaran daerah mulai terbatas.
“Kalau di provinsi ada anggaran bisa juga membantu. Atau paling parah ada lembaga-lembaga. Pusat kemarin juga dapat sebenarnya, tapi tidak banyak,” jelasnya.
Persoalan anggaran menjadi semakin krusial karena ancaman karhutla belum sepenuhnya mereda. Kondisi lahan yang kering, rendahnya curah hujan, banyaknya bahan bakaran yang mengering, lahan gambut serta hembusan angin membuat api lebih mudah muncul dan menyebar.
Di saat yang sama, kabut asap yang kembali menebal meningkatkan kebutuhan penanganan di lapangan. Pemko pun berharap pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan 2026 dapat segera dituntaskan sehingga dukungan anggaran untuk penanganan karhutla kembali tersedia.
“Harapan kita September ini tidak terlalu lama anggaran perubahan bisa disahkan, sehingga BTT untuk karhutla juga bisa,” pungkasnya.
Menipisnya BTT di tengah karhutla yang masih berlangsung menjadi tantangan tersendiri bagi Pemko Palangka Raya. Pemerintah dituntut memastikan penanganan tetap berjalan, sementara dukungan anggaran tambahan masih menunggu APBD Perubahan.
Di tengah kabut asap yang kembali pekat, persoalan ini menjadi perhatian serius karena penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan personel dan peralatan, tetapi juga ketersediaan anggaran yang memadai. nws/fwa-red
