FOTO : Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin saat melantik 12 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, Rabu (16/9)./Foto Tabengan/Anita Widyaningsih
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pengisian sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya tidak dilakukan sekadar untuk menutup kekosongan struktur organisasi. Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan, pejabat yang dilantik telah melalui proses manajemen talenta dengan mempertimbangkan potensi dan kinerja.
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut digelar di Aula Hapakat Jaya Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (16/9). Sebanyak 12 pejabat dilantik dan ditempatkan pada sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Mereka di antaranya Fauzi Rahman sebagai Kepala BKPSDM, Syaifullah sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Fachrial Anchar sebagai Kepala Dinas PUPR, M. Setiadi sebagai Kepala Dinas Perpustakaan, Hadi Suwandoyo sebagai Kepala Dinas Perhubungan, serta Untung Sutrisno sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Selanjutnya, Dody Irawan dipercaya sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Muhammad Alfath sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Urianinu Napulangit sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Yunalis sebagai Kepala Dinas Sosial, Mardian Ardi sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, serta Budi sebagai pejabat di BPBD Kota Palangka Raya.
Fairid mengatakan, penerapan manajemen talenta menjadi salah satu dasar dalam menentukan pejabat yang dinilai layak mengisi posisi tersebut. Menurutnya, pejabat yang dilantik telah berada pada rate box 9 dalam pemetaan talenta, yang mencerminkan pertimbangan terhadap potensi dan kinerja.
“Yang dilantik ini memang pantas. Mereka ada di box sembilan, baik itu secara potensi dan kinerja,” ujar Fairid.
Ia menjelaskan, proses pengisian jabatan membutuhkan waktu karena pemerintah harus menyesuaikan kompetensi dan kinerja aparatur dengan kebutuhan organisasi. Pemetaan tersebut dilakukan agar penempatan ASN tidak hanya berdasarkan kebutuhan struktural, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan profesionalitas.
Fairid menegaskan, proses serupa nantinya juga akan diterapkan pada jabatan lain yang masih kosong, termasuk sejumlah posisi di tingkat eselon III, camat hingga lurah.
Ia bahkan memastikan tidak akan terburu-buru melantik pejabat apabila hasil pemetaan belum menunjukkan kesiapan yang dibutuhkan.
“Selagi belum ada di box 9, saya tidak akan melantik. Karena artinya dia belum pantas untuk dilantik,” tegasnya.
Menurut Fairid, pejabat yang telah mendapatkan amanah baru harus mampu bekerja lebih cepat, maksimal dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ia menyebut masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah sehingga setiap pejabat dituntut mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
Fairid juga menekankan pentingnya membangun pola kerja yang sama di seluruh organisasi perangkat daerah. Ia meminta para pejabat tidak bekerja dengan ego sektoral, melainkan mengedepankan semangat sebagai satu tim Pemerintah Kota Palangka Raya.
“Bukan ego sektoral. Tapi ini atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, satu tim kerja. Teamwork berarti satu mindset, satu data,” katanya.
Dalam arahannya, Fairid juga meminta para pejabat baru menjadi pemimpin yang inovatif, inklusif dan berintegritas. Mereka didorong berani menciptakan terobosan, mampu merangkul seluruh anggota tim, serta menjaga moralitas dan nama baik instansi.
Fairid juga mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar. Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta tidak hanya menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi menghadirkan perubahan positif dan mempercepat kinerja di masing-masing organisasi perangkat daerah.
Di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis, ia meminta jajaran pemerintah daerah mulai meninggalkan pola kerja konvensional. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi harus diperkuat untuk membuat proses birokrasi lebih efektif sehingga penggunaan anggaran dapat semakin tepat sasaran.
Selain persoalan birokrasi, Fairid turut mengingatkan jajarannya mengenai kondisi tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung di Kota Palangka Raya.
Ia mengajak para pejabat dan seluruh unsur pemerintah ikut berkontribusi dalam edukasi kepada masyarakat serta mengambil langkah nyata untuk mencegah meluasnya kebakaran.
Masyarakat kembali diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api.
“Semoga bencana ini bisa segera berakhir dan kita lalui bersama-sama dengan penuh harapan dan doa,” pungkasnya. (nws/fwa-red)
