PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Antrean kendaraan yang sebelumnya sempat mengular di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya kini mendadak sepi. Tak hanya menyita waktu masyarakat, adanya tumpukan kendaraan yang terjadi kemarin mulai ditelusuri lebih jauh. Persoalan keterlambatan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tersebut bahkan mendapat perhatian dari aparat penegak hukum.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengungkapkan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palangka Raya telah turun langsung untuk menelusuri dan meneliti persoalan yang diduga berkaitan dengan keterlambatan pasokan BBM di wilayah tersebut.
Fairid menyebut, dari sisi Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, memang terdapat keterlambatan pasokan. Namun, mengenai penyebab maupun hasil penelusuran lebih lanjut, ia meminta agar informasi tersebut dikonfirmasi langsung kepada pihak kejaksaan.
“Memang ada keterlambatan pasokan. Untuk lebih jelasnya, pihak kejaksaan juga bisa dikonfirmasi karena Kajari sudah turun menelusuri dan meneliti permasalahan tersebut,” kata Fairid, Rabu (16/9/2026).
Di tengah persoalan tersebut, Pemko Palangka Raya terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk mencari solusi agar distribusi BBM kembali berjalan lancar. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan jadwal kedatangan kapal pengangkut BBM ke wilayah Palangka Raya.
Fairid menjelaskan, keterlambatan kapal sebelumnya sempat membuat pasokan terganggu. Untuk mengantisipasi kekurangan, dukungan pasokan dari depo lain juga sempat dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Tak hanya dengan Pertamina, Pemko juga melakukan komunikasi dengan kementerian dan perwakilan Pertamina agar kebutuhan BBM masyarakat dapat segera terpenuhi.
Fairid menegaskan, Pemko tidak tinggal diam melihat antrean kendaraan yang sempat terjadi di sejumlah SPBU. Pemantauan di lapangan turut dilakukan Satpol PP untuk mengantisipasi potensi persoalan selama antrean berlangsung.
Menurutnya, kondisi antrean saat ini mulai berkurang. Namun, persoalan tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan keterlambatan pasokan.
Salah satu faktor lain yang disebut turut memengaruhi adalah meningkatnya penggunaan Pertalite oleh masyarakat. Fairid mengatakan, perubahan pola konsumsi BBM ikut memberikan tekanan terhadap ketersediaan BBM bersubsidi.
“Kalau dari sisi kota, memang tidak ada pengurangan. Tetapi ini berbeda dengan dulu. Dulu ada Pertamax, sekarang banyak masyarakat beralih ke Pertalite yang merupakan BBM bersubsidi. Subsidi tentu terbatas,” sebutnya.
Selain persoalan pasokan dan tingginya penggunaan Pertalite, faktor teknis di SPBU juga disebut dapat memicu penumpukan kendaraan. Gangguan pada sistem barcode hingga padamnya listrik PLN pada saat tertentu berpotensi memperlambat proses pelayanan.
Meski demikian, mengenai sejauh mana penelusuran yang dilakukan Kejari Palangka Raya serta aspek apa saja yang menjadi fokus pemeriksaan, Fairid belum memberikan keterangan lebih jauh.
Pemko Palangka Raya menyerahkan proses pendalaman tersebut kepada pihak kejaksaan, sembari terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM kepada masyarakat kembali berjalan normal. nws/fwa-red
