PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berdasarkan data akumulasi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalteng periode 1 Januari hingga 29 September 2026 pukul 18.00 WIB, tercatat sebanyak 192.217 titik panas (hotspot) terdeteksi di wilayah Kalteng.
Kepala BPB-PK Provinsi Kalteng Ahmad Toyib mengatakan, tingginya jumlah titik panas tersebut menjadi perhatian pemerintah bersama seluruh unsur terkait, mengingat karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan dan aktivitas masyarakat.
“Karhutla masih menjadi perhatian kita bersama. Sampai dengan 29 September 2026, berdasarkan data yang ada, tercatat 192.217 hotspot dan 4.577 kejadian karhutla di wilayah Kalimantan Tengah,” kata Ahmad Toyib, di Palangka Raya, Kamis (1/10/2026).
Dari data tersebut, luas area terbakar berdasarkan laporan lapangan kabupaten/kota tercatat mencapai 15.075,71 hektare. Sementara berdasarkan perhitungan luas area terbakar dari citra satelit Sentinel 8 OLI/TRS, luas area terbakar tercatat sekitar 7.634 hektare.
Berdasarkan sebaran titik panas, Kabupaten Pulang Pisau tercatat memiliki 35.331 hotspot, disusul Kotawaringin Timur sebanyak 33.408 hotspot, Katingan 15.255 hotspot, Seruyan 17.141 hotspot, Kotawaringin Barat 12.077 hotspot, Sukamara 7.594 hotspot, Kapuas 27.548 hotspot, Lamandau 6.348 hotspot, Barito Selatan 6.461 hotspot, Gunung Mas 5.514 hotspot, Barito Utara 949 hotspot, Murung Raya 1.007 hotspot, Barito Timur 1.071 hotspot, serta Palangka Raya 22.513 hotspot.
Selain penanganan kebakaran, pemerintah juga terus memperhatikan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat. Data BPB-PK mencatat sebanyak 104.782 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan 24.563 kasus diare.
Untuk mendukung penanganan dampak asap, tercatat sebanyak 169 lokasi rumah oksigen telah tersedia. Selain itu, sebanyak 223 sekolah di kabupaten/kota menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ), sementara tidak ada sekolah yang menerapkan pembelajaran tatap muka dalam data tersebut.
Dalam penanganan di lapangan, pemerintah juga didukung 13.744 personel gabungan, enam unit helikopter dan satu unit pesawat OMC/patroli. Sementara itu, tercatat 46 penegakan hukum terkait karhutla.ldw/ded-red
