-
DPRD PROV. KALTENG

Faridawaty Apresiasi Kebijakan Wali Kota karena Keterbukaan Dana Banpres

36
×

Faridawaty Apresiasi Kebijakan Wali Kota karena Keterbukaan Dana Banpres

Sebarkan artikel ini
- Anggota DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh Apresiasi Kebijakan Wali Kota karena Keterbukaan Dana Banpres. FOTO ISTIMEWA
-

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh, menilai, keterbukaan yang dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya, terkait penggunaan Dana Bantuan Presiden (Banpres) tahap II sebesar Rp10 miliar patut menjadi contoh bagi daerah lain.

Ia mengapresiasi langkah Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui, sekaligus menyampaikan masukan mengenai pemanfaatan dana tersebut. Partisipasi warga dapat membantu pemerintah menentukan prioritas penanganan karhutla berdasarkan persoalan yang dihadapi langsung di lapangan.

“Pelibatan masyarakat dalam pembahasan penggunaan dana tersebut, merupakan langkah untuk memperkuat transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola bantuan dari pemerintah pusat,” kata dia, Selasa (27/10/2026) di Palangka Raya.

Srikandi Partai NasDem yang mewakili daerah pemilihan Palangka Raya, Gunung Mas, dan Katingan itu berharap, keterbukaan tidak berhenti di tingkat pemerintah kota.

Ia mendorong pemerintah kabupaten, serta Pemerintah Provinsi Kalteng, turut memberikan informasi yang jelas mengenai pemanfaatan Banpres, baik tahap pertama maupun tahap kedua.

Ia juga menilai, keterlibatan masyarakat dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan yang belum tertangani. Masukan warga diharapkan membantu pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program, sekaligus memastikan bantuan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata.

“Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program, sekaligus menyampaikan masukan apabila terdapat kebutuhan yang belum terakomodasi. Hal ini diharapkan membuat penggunaan dana bantuan lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Faridawaty berharap, pemerintah daerah di Kalteng menjadikan keterbukaan informasi, sebagai bagian dari pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.

“Akses informasi dan pengawasan masyaraka, penggunaan dana bantuan diharapkan lebih terarah, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan kebutuhan warga terdampak karhutla,” tandasnya.jef/ded-red

 

-
-
-