PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Junaidi menyayangkan pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin yang meminta masyarakat beradaptasi dengan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Junaidi mengatakan, imbauan kepada masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi karhutla memang dapat dipahami. Namun, menurutnya, penanganan bencana asap tidak cukup hanya melalui imbauan, melainkan harus disertai tindakan nyata dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Sebagai warga Dayak, sebagai anggota DPRD yang memang tahu persis bagaimana kondisi di lapangan, kita menyayangkan kementerian bisa menyampaikan seperti itu,” ujar Junaidi, Senin (19/10/2026).
Ia menilai, kondisi karhutla yang berdampak terhadap masyarakat di Kalteng membutuhkan keterlibatan langsung berbagai kementerian, lembaga, serta organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan langkah konkret yang dilakukan untuk menangani dampak karhutla, terutama bagi masyarakat yang terpapar kabut asap. Kehadiran pemerintah di lapangan dinilai penting agar penanganan tidak berhenti pada penyampaian imbauan kepada masyarakat.
“Seharusnya mereka bisa langsung ke lapangan. Artinya, bukan hanya dalam bentuk pernyataan. Kita saat ini butuh action, kita butuh tindakan dari seluruh kementerian, lembaga, ataupun OPD dalam rangka menangani karhutla yang terjadi saat ini,” tegasnya.
Junaidi menekankan, setiap instansi harus mengambil langkah sesuai bidangnya masing-masing. Khusus Kementerian Kesehatan dan jajaran dinas kesehatan di daerah, ia berharap ada upaya konkret untuk membantu masyarakat yang terdampak kabut asap.
Legislator Demokrat ini menegaskan, persoalan utama yang perlu menjadi perhatian bukan semata-mata bagaimana masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi asap, tetapi juga bagaimana pemerintah menyiapkan pelayanan dan bantuan kesehatan bagi warga yang terpapar.
“Kalau Kementerian Kesehatan, bukan hanya mengimbau masyarakat menyesuaikan diri. Yang saat ini penting adalah bagaimana kesiapan kementerian, lembaga, dan OPD terkait untuk membantu masyarakat yang terpapar. Itu yang penting,” katanya.
Lebih lanjut, Junaidi berharap Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng dapat menyiapkan langkah penanganan yang terarah, mulai dari program jangka pendek hingga penanganan setelah kondisi karhutla mereda.
Ia menilai, kerangka kerja dan rencana aksi yang jelas diperlukan agar bantuan bagi masyarakat terdampak dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Harapan kita kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Kesehatan serta OPD yang membidangi kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi, sudah mempunyai kerangka berpikir dan kerangka aksi. Bagaimana program jangka pendek untuk membantu masyarakat yang terdampak karhutla, termasuk penanganan pascanya nanti,” pungkasnya. jef/ded-red
