MUARA TEWEH/TABENGAN.CO.ID –DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) mendorong penjajakan kerja sama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barut dengan Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) ditindaklanjuti secara serius dan terencana. Anggota DPRD Barut Patih Herman AB menilai kerja sama itu menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.
Dukungan tersebut disampaikan Patih, menyikapi langkah Pemkab Barut yang menjajaki kerja sama pendidikan dengan dua perguruan tinggi ternama di Jawa Barat beberapa waktu lalu.
“Penjajakan kerja sama ini merupakan langkah yang patut didukung. Kami berharap tidak berhenti pada tahap pembicaraan saja, tetapi dapat diwujudkan dalam program nyata yang sesuai dengan kebutuhan Barut,” ujarnya.
Kerja sama pendidikan, lanjut Patih, dapat membuka kesempatan bagi ASN untuk meningkatkan kualifikasi akademik melalui pendidikan sarjana (S1), magister (S2), doktor (S3), hingga pendidikan dokter spesialis sesuai persyaratan dan kebutuhan daerah.
Ia menegaskan, penentuan program pendidikan hendaknya dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga ilmu dan keahlian yang diperoleh dapat langsung mendukung peningkatan kinerja pemerintahan serta kualitas pelayanan publik.
Selain pendidikan formal, ia melihat peluang kerja sama dalam bidang penelitian, pengembangan inovasi, pengabdian kepada masyarakat, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan gagasan dan solusi yang relevan dengan persoalan pembangunan di Barut.
Meski begitu, Patih mengingatkan agar pelaksanaan program nantinya didukung perencanaan matang. Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan antara lain mekanisme seleksi peserta, pembiayaan pendidikan, penentuan program studi prioritas, serta komitmen peserta untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh setelah menyelesaikan pendidikan.
Investasi di bidang pendidikan, imbuh Patih, harus memberikan manfaat jangka panjang bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Peningkatan kualifikasi ASN perlu diikuti dengan perubahan kualitas kerja, peningkatan inovasi, serta pelayanan publik yang semakin efektif dan responsif.
“Penguatan kapasitas aparatur merupakan salah satu fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Barut,” pungkasnya. old/dre-red
