PALANGKA RAYA /TABENGAN.CO.ID- Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya terus melakukan serangkaian pemeriksaan dan pendalaman terkait dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palangka Raya dengan memeriksa lebih orang 50 saksi guna mengungkap adanya penyalahgunaan dana hibah.
Dari pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang sudah dilakukan, penyidik menemukan adanya dugaan indikasi praktik cashback atau pengembalian dan penggelembungan anggaran (mark up) dari pelaksanaan kegiatan KPU kota Palangka Raya. Penggelembungan tersebut diduga mencapai Rp 500 juta hingga Rp 600 juta.
Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Palangka Raya, Hadiarto mengatakan, dalam mendalami adanya dugaan penyalahgunaan dana hibah KPU, keterangan dari para saksi yang menjadi petunjuk penting bagi penyidik guna mengungkap siapa saja yang diduga terlibat dan bertanggung jawab jika terbukti adanya korupsi.
“Sudah lumayan banyak yang diperiksa, lebih dari 50 orang. Saksi-saksinya dari penyedia, kemudian toko-toko yang berkaitan dengan kegiatan,” ujar Hadi. Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, saksi yang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kejari Palangka Raya mencakup seluruh kalangan, mulai dari seluruh pejabat komisioner KPU Kota Palangka Raya , penyedia barang dan Jasa, toko yang memiliki adanya keterkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tak luput dari pemeriksaan penyidik.
“Sudah lumayan banyak, lebih dari 50 orang. Saksi-saksinya dari penyedia, kemudian toko-toko yang berkaitan dengan kegiatan,” ungkapnya.
Pemeriksaan dan pendalaman tidak hanya didalam internal KPU Kota Palangka Raya saja, sebelumnya penyidik juga telah memeriksa pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), baru-baru ini mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu juga dimintai keterangan.
Hadiarto menuturkan, pemeriksaan yang dilakukan penyidik Kejari Palangka Raya terhadap para saksi tentunya upaya penyidik guna menelusuri proses pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang menjadi objek penyidikan.
Saat ditanya mengenai hasil pemeriksaan penyidik terkait adanya dugaan potensi besaran kerugian negara, Hadiarto mengungkapkan, bahwa saat ini penyidik sementara menemukan adanya dugaan yang berkaitan dengan cashback dan mark up biaya kegiatan yang di kisaran mencapai Rp 500 juta hingga 600 juta.
Namun, nominal angka tersebut belum merupakan nilai angka kerugian negara yang ditetapkan oleh penyidik. Saat ini, penyidik terus melakukan penelusuran terkait temuan-temuan lainnya dan menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Temuan kami terkait dugaan cashback dan mark up untuk kegiatan itu sekitar Rp500 juta sampai Rp600 juta. Kalau yang lainnya masih kami telusuri,” ungkapnya.
Kejari Palangka Raya menargetkan tahun 2026 akan ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut, hal itu tentunya juga menyesuaikan dengan perkembangan penanganan yang dilakukan oleh penyidik.
“Targetnya memang tahun ini. Tetapi kami juga belum bisa memastikan, karena prosesnya masih berjalan dan bergantung juga dengan instansi lain,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hadiarto belum memastikan adanya penggeledahan lanjutan di kantor KPU Kota Palangka Raya sebagai mana sebelumnya telah dilakukan oleh penyidik pada April 2026 lalu. Saat penggeledahan itu, penyidik mengamankan sejumlah barang antara lain dokumen terkait pengelolaan dana hibah dan administrasi, barang elektronik berupa laptop dan telepon genggam (handphone), dan beberapa stempel/sampel dan nota yang dicurigai atau dinilai janggal/palsu.
“Dokumen tersebut kini menjadi bagian dari bahan pendalaman penyidik untuk mengungkap dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah tersebut,” tegasnya.
Hingga saat ini, Kejari Palangka Raya belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik masih menunggu hasil pasti penghitungan kerugian negara dari BPKP. mak/fwa-red.
