PALANGKA RAYA/tabengan.co.id – Minimnya tenaga guru yang mengajar di daerah terpencil atau pelosok wilayah Kota Palangka Raya, menjadi keprihatinan DPRD Kota Palangka Raya.
Lembaga Dewan meminta kepada pemerintah kota melalui instansi terkaitnya untuk melakukan penambahan jumlah tenaga guru di kawasan daerah pelosok.
Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya H Rusliansyah mengatakan, saatnya pemerintah kota (Pemko) melalui Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya untuk melakukan penambahan guru-guru di daerah-daerah terpencil. “Tidak bisa melalui penjaringan penerimaan tenaga aparatur sipil negara (ASN), setidaknya dapat dilakukan melalui pengadaan guru tenaga kontrak atau pegawai tidak tetap (PTT),” katanya kepada wartawan, Kamis (18/5).
Menurutnya, rekrut ini dimaksudkan tidak lain untuk menambah para tenaga pendidik di daerah pelosok yang masih sangat minim. Selama ini, kata Rusliansyah, tenaga pendidik dari sekolah perkotaan terpaksa diperbantukan untuk memberi pembelajaran ke daerah pelosok. Hanya saja, karena berbagai faktor, sehingga sistem pemberian pengajaran menjadi tidak optimal.
Hal tersebut bisa dimaklumi, banyaknya faktor kendala seperti jalan maupun jembatan bahkan sarana transportasi, membuat guru yang diperbantukan ke daerah pelosok menjadi kurang bergairah mengajar. Alhasil peserta didik harus ketinggalan dibanyak mata pelajaran. Komisi C beberapa kali melakukan peninjauan ke sekolah terjauh dari kota. Banyak hal yang perlu dibenahi.
Namun yang utama adalah bagaimana ketersediaan guru bisa diakomodir oleh pemerintah.
Sistem penyebaran guru yang dilakukan selama ini, masih jauh dari efektif. Dimana frekuensi tatap muka belum maksimal dilakukan. Hal tersebut lebih disebabkan. para pendidik tidak secara menetap tinggal di pelosok atau tempat sekolah itu berada. Terlebih bagi guru yang merasa hanya tugas perbantuan dalam memberikan pembelajaran. Berkaca dari itu, maka sebaiknya perlu dicari formula bagaimana penempatan guru secara efektif yang memang siap memberikan pengajaran sesuai frekuenisi yang diembang.
Komisi C sudah memikirkan formula ini. Dimana salah satunya melalui peregrutan tenaga pendidik dari sarjana lulusan kependidikan yang memang ia berasal dari daerah pelosok tersebut.
Sebut saja, dia lahir atau berdomisili dari desa atau kelurahan asalnya. Nah, ketika lulus sarjana pendidikan, dia bisa diregrut untuk mengajar pada sekolah-sekolah yang ada di desa atau kelurahannya itu, cetus Rusliansyah.
Dengan begitu lanjut politikus partai Golkar Kota Palangka Raya ini, tenaga guru yang direkrut diyakini lebih dapat berkonsentrasi dalam memberikan pengajaran. “Kami yakin setiap desa atau kelurahan warganya, sebagian besar pasti ada yang sudah menempuh sarjana pendidikan. Persoalannya mereka ini tidak diberi kesempatan untuk diregrut untuk mengabdi di kampung atau tanah kelahirannya sendiri. Kedepan konsep atau formula ini akan kami sodorkan ataupun dikoordinasikan dengan instansi terkait, dimana lulusan tenaga pendidik lokal perlu dilakukan peregrutan,” ujar Rusliansyah.
Sejalan dengan itu tambah dia, tentu masih banyak yang mesti harus dibenahi oleh pemerintah kota. Diantaranya lebih memperhatikan lagi bagaimana kendala yang menjadi faktor penghambat pengembangan pendidikan didaerah pelosok. Seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, infrastruktur sekolah dan fasilitasnya bahkan soal kelistrikan.
Tidak bisa dipungkiri, selama ini soal infrastruktur jalan, jembatan, infrastruktur sekolah dan fasilitasnya bahkan soal kelistrikan, kerap menjadi batu sandungan, ketika pemerintah ini ingin melakukan pemerataan mutu dan kualitas pendidikan. “Saya pikir, meski secara perlahan semuanya bisa dilakukan, sepanjang upaya kearah itu memang dilakukan oleh pemerintah kota,” ujar Rusliansyah. edw
