PALANGKA RAYA/tabengan.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Susana Yembise mengatakan, kaum perempuan di Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah (Kalteng) harus bangkit, meski masih banyak permasalahan dan kekerasan yang dihadapi.
Itu diungkapkan Yohana saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Ibu Ke-90 di Istana Isen Mulang Palangka Raya, Kamis (13/12). Menurutnya, tiap tahun semakin bertambah kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak-anak.
“Saya mohon, marilah kita bersama-sama menjawab persoalan ini, karena persoalan ini adalah persoalan kita semua,” ujarnya.
Dalam peringatan ini, Yohana mengajak kaum laki-laki untuk bersama-sama mengangkat harkat dan martabat perempuan, melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran terhadap perempuan.
Sebab, menurutnya, sekarang ini semakin banyak perempuan yang ditelantarkan di mana-mana di wilayah Indonesia. Tingkat perceraian di Indonesia juga sudah cukup tinggi, dan hak-hak perempuan tidak diperhatikan.
“Saya mohon agar semua bangkit, kita berusaha agar generasi-generasi ke depan dapat memutuskan mata rantai kekerasan perempuan dan anak, mata rantai perceraian, mata rantai kekerasan seksual dan penelantaran terhadap perempuan. Sudah saatnya perempuan Indonesia bangkit,” tegasnya.
Lebih jauh dikatakannya, satu bahaya lagi yang dihadapi ialah masalah digital teknologi. Anak-anak harus diselamatkan, jangan dibiarkan mereka terbuai dengan smartphone dan berbagai media sosial yang ada.
“Harus kita sepakat, umur 14 tahun adalah usia yang pantas untuk anak-anak memegang teknologi digital tersebut, untuk sekarang (di bawah 14 tahun) biarlah mereka bermain dengan alamnya, biarkan mereka berkembang dengan otak-otak mereka secara normal. Jangan mereka sampai terganggu dengan bahaya pornograpi,” imbuhnya.
Dia menyebut, bahaya pornogarafi ada di mana-mana, prostitusi online terjadi di mana-mana, trafficking atau perdagangan orang terjadi di mana-mana, dan anak-anak yang jadi korbannya.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam kesempatan itu mengajak seluruh Bupati/Walikota se-Kalteng dengan dukungan semua perangkatnya, baik vertikal maupun daerah, untuk bersama-sama mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pembangunan dalam rangka memenuhi hak anak perempuan. Melindungi anak dari tindakan kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan diskriminasi, serta tidak lupa mengembangkan partisipasi anak dalam pembangunan.
“Secara khusus saya juga telah menerbitkan surat edaran tentang pencegahan dan penghapusan perkawinan usia anak di Kalteng sebagai salah satu upaya memberikan perlindungan bagi anak-anak perempuan kita,” kata Sugianto.
Kabupaten Responsif Gender
Gubernur mengatakan, Kalteng memiliki potensi perempuan yang luar biasa, sehingga kalau digali, dikembangkan, dan diberi kesempatan secara maksimal, pasti akan berdampak positif bagi akselerasi pembangunan.
“Untuk itu, saya telah memberi petunjuk kepada seluruh perangkat daerah terkait membuat terobosan-terobosan nyata dalam rangka meningkatkan potensi peran perempuan di provinsi ini,” ujarnya.
Prakarsa pembangunan di Kalteng harus disertai dengan penganggaran responsif gender secara menyeluruh, baik di perangkat-perangkat daerah maupun kantor-kantor vertikal.
Saat ini, ujar Sugianto, seluruh kabupaten/kota telah aktif merespons pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terutama di bidang pengarusutamaan gender (PUG).
“Saya menyambut baik perkembangan positif ini, karena dengan mengikuti penilaian responsif gender ini, maka masing-masing Bupati/Walikota akan dapat mengukur kekurangan dan kelebihannya untuk diperbaiki dalam tahun-tahun berikutnya,” katanya.
Sebagai apresiasi atas kinerja kabupaten/kota, Pemprov Kalteng memberikan penghargaan berupa piala dan piagam penghargaan kepada 5 kabupaten dengan nilai tertinggi. Peringkat pertama Kabupaten Kotawaringin Barat, disusul Murung Raya, Kapuas, Katingan, dan Sukamara.
“Saya ucapkan selamat, dengan harapan dua tahun yang akan datang, pada saat penilaian tingkat nasional dilaksanakan lagi, sudah ada kabupaten/kota yang mendapat penghargaan di level yang lebih tinggi, yaitu di tingkat nasional berupa Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya,” harap Sugianto.
Bukan penghargaannya yang menjadi fokus utama, lanjut Sugianto, tetapi jadikanlah penilaian ini sebagai tolok ukur dalam pembangunan daerah yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan dan anak. dkw
