SAMPIT/tabengan.co.id – Bergulirnya polemik terkait dengan potensi terjadinya defisit anggaran yang cukup besar pada APBD 2020 mendatang, meski saat ini masih belum dibahas di DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi perhatian serius anggota DPRD Kotim.
Hal ini terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Kotim yang mengagendakan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kotim, Rabu (13/11).
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kotim, Rudianur tersebut diwarnai dengan hujan interupsi oleh anggota DPRD Kotim. Sejumlah anggota seperti Rimbun ST, Dadang H. Samsul H. Abdul Kadir, Sanidin SAg dan Handoyo J. Wibowo langsung melakukan interupsi begitu rapat paripurna dibuka oleh pimpinan rapat.
Mereka meminta kejelasan terkait dengan kabar atau polemik APBD Kotim terancam bangkrut, karena defisit yang sangat besar.
“Ini adalah untuk menyikapi pemberitaan bahwa APBD 2020 mengalami defisit anggaran. Agar informasi yang beredar tidak semakin liar, perlu dilakukan pertemuan terlebih dahulu antara tim anggaran eksekutif dan legislatif,” terang Dadang H. Syamsu.
Hal yang sama disampaikan H. Abdul Kadir, sepakat rapat paripurna ditunda, setidaknya hingga pukul 11. 00 WIB. “Agar dilakukan pertemuan tim anggaran eksekutif dan legislatif sebelum melangkah lebih jauh ke rapat komisi dengan mitra kerja eksekutif. Pertemuan ini dilakukan hingga pukul 11.00 WIB agar tidak perlu harus rapat Banmus lagi,” tandasnya.
Wakil Ketua DPRD Kotim, H. Rudianur yang memimpin rapat tersebut akhirnya menskors rapat paripurna hingga pukul 11.00 WIB. Namun hingga pertemuan badan anggaran eksekutif dan legislatif selesai, ternyata tidak juga menemukan persamaan pendapat.
“Jadi memang ada yang perlu kita luruskan, terutama mengenai defisit 4,11 persen itu kenapa bisa terjadi. Ternyata berasal dari pengurangan dana bagi hasil pajak dari pusat sekitar Rp45 miliar. Sehingga nanti kita minta eksekutif mengubah RKA yang sudah masuk ke DPRD. Sehingga agendanya akan dijadwal ulang,” jelas Rudianur. c – arb
