PALANGKA RAYA/tabengan.com – Raibnya dana APBD Kabupaten Katingan Tahun anggaran 2014, sebesar Rp100 miliar mendapat sorotan dari kalangan DPRD Provinsi.
Wakil rakyat dari Dapil I Dr P Lantas Sinaga menegaskan persoalan ini harus diusut tuntas. Pasalnya dana yang kini tersisa hanya Rp935 juta itu, dan itu adalah uang rakyat.
“Ini harus ditelusuri hingga tuntas, bagaimana bisa anggaran yang notabene uang rakyat ini bisa hilang,” ujarnya kepada Tabengan ketika dihubungi via telepon seluler, Senin (19/9).
Kondisi ini bisa dikatakan sangat memprihatinkan, mengingat APBD merupakan pendanaan yang ada dalam lingkup pemerintahan.
Artinya pengawasan, penggunaan, dan tindaklanjutnya, jelas berada pada leading sector pemerintah daerah dan DPRD sebagai legislatif.
Maka untuk itu permasalahan ini, harus mendapat respons yang serius. Upaya dalam penyelidikan serta pengusutan, harus melibatkan tim ahli dan jajaran berwenang sebut saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau jajaran dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Legislator dari daerah pemilihan Palangka Raya, Katingan, dan Gumas itu berharap pihak berwenang mampu mengungkap kemana raibnya uang ratusan milyar tersebut. Namun yang terpenting harus mengusut siapa dalang dan oknum dibalik itu.
Hal ini dianggap sama saja menghambat pembangunan. Yang menjadi perhatian ketika harus dimasukkan ke Bank di Jakarta untuk dibungakan. Kebijakan semacam itu seharusnya melalui persetujuan DPRD Kabupaten.
“Problema ini jangan main-main. Ini uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan. Artinya kredibilitas dari pemerintah sebagai pengayom publik, justru dipertaruhkan,” tegas Gembala/Pendeta dari GBI Barigas Palangka Raya itu.
Dirinya mengakui memang hal ini terus dipertanyakan oleh masyarakat setempat, khususnya ketika reses perseorangan lalu.
Bahkan menjadi pembicaraan serta keluhan di lingkup daerah tersebut. Yang memprihatinkan, penggunaan APBD yang peruntukkan untuk pembangunan, mendadak hilang tanpa ada penjelasan. Kondisi ini jelas membuat publik dan unsur dimanapun kebingungan.
“Maka saya tegaskan, usut ini hingga tuntas dan jangan pandang bulu. Kasihan masyarakat kita yang berharap dengan peningkatan pembangunan di wilayahnya, “ ujar Wakil Ketua FKUB Kalteng itu.
Untuk itu ke depan, dirinya berharap agar masyarakat sendiri bisa lebih selektif dalam memilih pemimpin.
Intinya benar-benar mengetahui kecocokan si pemimpin, dalam memimpin daerahnya. Jangan sampai salah pilih, hanya karena alasan semacam materi ataupun lainnya. Maka untuk itu dirinya juga turut mengimbau agar pelaksanaan pilkada kedepan bisa berlangsung bersih dan baik. Harapannya tidak ada kontaminasi hal-hal materi ataupun pemaksaan terhadap keinginan masyarakat. drn
