PALANGKA RAYA/tabengan.com – Aksi penolakan atas terbentuknya organisasi kemasyarakatan (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) di Kabupaten Kotawaringin Barat, terus berlanjut. Kali ini datang dari Forum Masyarakat Adat Dayak (Formad) Kalteng dan Perkumpulan Pemuda Dayak (Perpedayak) Kalteng.
Alasan penolakan keberadaan FPI di Bumi Tambun Bungai Bumi Pancasila, sangat jelas. FPI sangat dikenal dengan aksi anarkisnya saat menjalankan aksinya, di antaranya saat melakukan sweaping saat bulan suci ramadan.
Ketua Formad Kalteng Bachtiar Effendi SH, kepada Tabengan, Selasa (26/9) siang, mengatakan, Formad Kalteng dengan tegas menolak keberadaan atau pembentukan Fron Pembela Islam (FPI) di Kalteng.
“Kita sangat menyayangkan bisa terbentuknya FPI di Kabupaten Kobar. Mereka akan melakukan cara apapun untuk menyusup agar bisa masuk di Kalteng ini, salah satunya dengan diam-diam mendirikannya di Kobar ini,” kata Bachtiar.
Bachtiar sangat mengapresiasi sikap DAD Kobar yang cepat bergerak mengantisipasi adanya deklarasi dari FPI Kobar. Kemudian, juga mengapresiasi sikap cepat Kapolres Kobar dan Dandim setempat yang tanggap dengan situasi, sehingga berhasil meredakan keadaan.
Pihaknya tetap akan menolak kehadiran FPI di Bumi Tambun Bungai tanpa syarat atau alasan apapun juga.“Ini bukan dikriminasi atau intoleran,” tegas Bachtiar.
Bachtiar mengatakan jika dibiarkan dan tidak segera dibubarkan, dikhawatirkan FPI akan menimbulkan perpecahan antar masyarakat
“Fakta membuktikan bahwa FPI telah menimbulkan keonaran. Penolakan kami beberapa tahun silam terhadap kedatangan dan dibentuknya FPI di Kalteng bukan menjadi pelajaran, malah semakin membuat keonaran. FPI harus dibubarkan,” ujarnya.
Saat itu, ujar Bachtiar, selain meminta FPI dibubarkan, masyarakat suku Dayak Kalteng menyatakan siap berada di garda terdepan membantu pemerintah membubarkan organisasi radikal lainnya yang memicu keonaran, bahkan mengarah pada perpecahan bangsa.
Bachtiar mengatakan, masyarakat Suku Dayak maupun suku lain di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila ini telah sepakat dan tegas menolak paham radikalisme tumbuh di Indonesia, khususnya Kalteng.
Ketua Perpedayak Kalteng, Ivandre Oktabrianto, didampingi Sekjen Perpedayak Kalteng, Ferdy Kahandanie, menegaskan, menolak dan meminta pemerintah segera turun tangan untuk dapat membubarkannya. Ada beberapa hal yang menjadi sikap Perpedayak Kalteng terhadap penolakan FPI ini sampai berdiri di Kobar.
Dijelaskan Ivandre, penolakan terbentuknya FPI di Kalteng khususnya, di Kobar, tidak terkait dengan suku, ras, dan agama. Murni menolak karena organisasi ini sering kali meresahkan masyarakat. Kalteng yang sudah aman, tidak ingin kembali diresahkan dengan keberadaan FPI. Kalteng tidak membutuhkan organisasi radikal seperti FPI, karena sudah tenang dan kondusif
“Penolakan ini sesuai dengan kesepakatan pada 12-13 Februari 2012, yang intinya meolak keberadaan FPI di Kalteng. Meminta kepada semua elemen masyarakat Dayak, dan pemerintah Kalteng untuk mengingat kembali 5 poin kesepakatan tentang penolakan FPI yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, ormas Dayak dan Forum Kerukunan Umat Beragama,” kata Ivandre dalam rilisnya kepada Tabengan, di Palangka Raya, Selasa.
Dia meminta Pemerintah Pusat segera membubarkan FPI karena tidak sesuai dengan Ideologi Pancasila, dan meresahkan masyarakat.
Gubernur Kalteng, juga diminta untuk dapat bersikap tegas atas permasalahan yang terjadi ini. Hal serupa juga diminta kepada DAD Kalteng, untuk dapat mengambil sikap dengan terbentuknya FPI di Kalteng. Tanggapan dan ketegasan dari Perpedayak Kalteng ini, merupakan wujud nyata yang dapat diberikan, demi menjaga keamanan dan ketentraman di Kalteng.
Sebelumnya pada tahun 2012 lalu, Suku Dayak menolak kedatangan sejumlah anggota FPI di Palangka Raya. Mereka juga menolak rencana orasi keagamaan oleh pemimpin FPI Rizieq Syihab di kota tersebut pada saat itu. dor/ded
