DPRD PROV. KALTENG

Dewan Dukung Usulan Proyek Strategis Nasional

26
×

Dewan Dukung Usulan Proyek Strategis Nasional

Sebarkan artikel ini
Dewan Dukung Usulan Proyek Strategis Nasional
Foto/Ketua Komisi I DPRD Kalteng-Y Freddy Ering

PALANGKA RAYA/tabengan.co.id – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendukung usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, terkait pencanangan Program Strategis Nasional di Bumi Tambun Bungai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan Y Freddy Ering, saat dibincangi Tabengan usai mengikuti Rapat Rapat Paripurna Ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2022, di ruang rapat gabungan, Senin (28/3/2022).
Menurutnya, sampai saat ini Kalteng belum memiliki program strategis nasional, sehingga pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah lebih banyak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Kita sangat mendukung dengan usulan Pemprov Kalteng, bahkan kita juga mendesak agar pemerintah pusat bisa merespon dengan sungguh-sungguh usulan terkait program Strategis Nasional tersebut, baik itu pelabuhan, jalan nasional, hingga sektor ekonomi seperti peternakan dan perikanan, dengan harapan hal ini dapat diprioritaskan sebagai proyek strategis nasional tahun anggaran 2022/2023,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga mengatakan, Kalteng merupakan salah satu Provinsi dengan luas wilayah satu setengah kali pulau Jawa. Sehingga dalam proses pembangunan infrastruktur memerlukan anggaran yang sangat besar.
“Dalam penuntasan berbagai persoalan infrastruktur, tentunya kita memerlukan anggaran cukup besar apabila melihat dari segi luasan wilayah Kalteng. Sehingga sudah sewajarnya apabila pemerintah pusat memberikan dukungan melalui program strategis nasional. Terlebih, selama ini Kalteng belum pernah kebagian yang namanya proyek strategis nasional,” ujarnya.
Dengan adanya pemindahan Ibukota Negara (IKN), sambung Freddy, Kalteng juga menjadi salah satu kawasan penyangga (Buffer Zone) khususnya dalam sektor pertanian yang dialokasikan melalui program Food Estate. Sehingga ketersediaan infrastruktur merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah.
“Program strategis nasional menjadi sangat penting dalam rangka mendorong kelancaran IKN di Kalimantan Timur (Kaltim). Apalagi Kalteng merupakan salah satu kawasan penyanggah IKN maka ketersediaan infrastruktur merupakan keharusan. Kami juga berharap agar para wakil rakyat Kalteng di Senayan untuk dapat menyuarakan dan berjuang menggolkan usulan Pemprov Kalteng sebagaimana diuraikan dalam rapat paripurna tadi,” pungkas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini. nvd