* Bila Tidak Ada Kepastian, Kita Samakan Persepsi Sampai Tuntutan Kita Dikabulkan, Termasuk Opsi Terakhir Mogok Kerja
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– Menindaklanjuti aksi unjuk rasa Forum Guru Bersertifikat Pendidik (FGBP) sebelumnya, DPRD Kalteng menggelar audiensi bersama para guru dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di ruang rapat gabungan DPRD Kalteng, Rabu (7/9/2022).
Koordinator lapangan (Korlap) FGBP Ronald Valentino mengatakan, audiensi ini bertujuan untuk mencari solusi terkait permasalahan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang saat ini menjadi polemik. Namun, audiensi tersebut belum membuahkan hasil dan solusi.
Menurutnya, Pemprov Kalteng menggantung nasib TPP guru. Untuk itu, FGBP Kalteng akan kembali berkonsolidasi menentukan langkah-langkah selanjutnya dari para guru, sampai tuntutan TPP guru tingkat SMA/SMK/MA dikembalikan bisa dipenuhi oleh Pemprov Kalteng.
“Sebenarnya hari ini bukan audiensi lagi, tapi rapat anggaran yang semestinya sudah mengerucut pada memutuskan, menilai dan menjumlahkan TPP guru. Melalui pertemuan ini, tim kami melihat bahwa tidak ada kejelasan dan kepastian dari Pemprov terkait besaran nominal yang akan diberikan kepada guru,” ucapnya, kepada Tabengan usai audiensi.
Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi seluruh anggota DPRD Kalteng yang hadir pada saat audiensi. DPRD Kalteng mendukung agar TPP guru bisa dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan tahun 2022.
“Sisi positifnya, kami mengapresiasi seluruh anggota dewan yang hadir pada saat audiensi, karena mendukung TPP guru kembali dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun 2022. Namun, yang saat ini diragukan adalah tidak adanya kepastian dari Pemprov Kalteng, sehingga kita akan menyamakan persepsi sampai tuntutan kita dikabulkan. Termasuk opsi terakhir, yaitu mogok kerja,” ujarnya.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng H Jimmy Carter mengatakan, audiensi terpaksa ditunda, mengingat belum adanya jawaban maupun solusi dari Pemprov Kalteng. Namun, pihaknya siap memperjuangkan aspirasi dan tuntutan para guru agar TPP bisa masuk dalam pembahasan anggaran perubahan.
“Sembari menunggu jawaban dan solusi dari Pemprov Kalteng, maka audiensi ini akan kita tunda untuk sementara. Namun yang pasti, DPRD Kalteng siap memperjuangkan aspirasi dan tuntutan para guru, agar TPP bisa masuk dalam anggaran perubahan tahun 2022,” pungkasnya. nvd
