PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Naik harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi perhatian seluruh kalangan termasuk tokoh-tokoh. Tidak semata kenaikan saja yang menjadi sorotan, ataupun perhatian, tapi dampak dari kenaikan itu yang patut mendapatkan antisipasi oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah (Pemda).
Senator Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang, mengingatkan, Pemda harus mengantisipasi dampak dari kenaikan harga BBM ini. Salah satu yang wajib diantisipasi adalah masalah angka kemiskinan. Jangan sampai, angka kemiskinan kembali naik dampak dari kenaikan harga BBM
”Saya mendesak, dan minta agar pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota, beserta seluruh anggota DPRD di Kalteng, agar secara serius memperhatikan tentang penurunan angka kemiskinan di Kalteng,” kata Teras Narang, saat menyampaikan pesannya berkenaan dengan dampak kenaikan harga BBM, Selasa (13/9).
Gubernur Kalteng periode 2005-2015 ini mengingatkan, sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.
Teras Narang melanjutkan, Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Alinea keempat secara tegas menyatakan bahwa dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Apalagi, kata Teras Narang, sekarang ini Negara, kota, dan dunia sedang dalam keadaan yang sulit. Ditambah dengan adanya akibat pandemi Covid-19, kesulitan ekonomi dan keuangan di dunia, maka kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas dari pemerintahan daerah amat sangat diperlukan sekarang ini.
Selanjutnya, Teras Narang mengingatkan, penggunaan anggaran yang tidak langsung untuk kepentingan, dan kesejahteraan rakyat hendaknya ditolak dan dihindari. Mengingat masih banyak infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat yang belum tersentuh dengan keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Kalteng.ded
