PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– Pengesahan Rancangan Perubahan APBD 2022 Kalteng belum lama ini, mendapat sorotan dari berbagai unsur masyarakat. Persoalan paling utama direspons anggaran 5 unit mobil mewah senilai Rp20 miliar. Juga beberapa item lain dengan angka fantastis.
Terkait itu, perwakilan Tenaga Kontrak (Tekon) yang diberhentikan oleh Pemprov Kalteng, Ro mengaku, sangat prihatin dengan pengesahan dan adanya anggaran tersebut.
Menurut Ro, selama ini Pemprov berdalih dinonaktifkannya 1.300 lebih Tekon di lingkup Pemprov, dikarenakan faktor minimnya anggaran. Untuk itu, pihaknya sebagai bagian dari masyarakat, sangat menolak tegas dengan hal tersebut.
“Kami sebagai mantan Tekon yang diberhentikan oleh Pemprov merasa sangat prihatin. Adanya pengadaan mobil mewah ataupun rehab Bundaran Besar dengan angka yang sangat besar, dirasa bukan persoalan yang mendesak,” ujarnya dengan nada sedih, kepada Tabengan, Rabu (5/10).
Bagi mereka, hal ini menunjukkan bahwa Pemprov Kalteng tidak memiliki rasa keprihatinan terhadap masyarakat Kalteng, khususnya para Tekon yang diberhentikan.
Pihaknya menilai, di saat kondisi ekonomi serba sulit akibat pandemi Covi- 19, bagaimana mungkin Pemprov malah memutuskan suatu kebijakan yang sangat tidak bijaksana.
Dikatakan Ro, Pemprov beralasan Tekon diberhentikan atau dinonaktifkan karena tidak adanya anggaran untuk menggaji. Bahkan, dari info yang disampaikan beberapa waktu lalu, alasan lainnya karena adanya defisit APBD. Padahal anggaran gaji untuk Tekon dalam satu tahunnya, hanya sekitar 0,1 persen.
“Padahal Tekon ini sudah banyak berjasa dan turut serta membangun Kalteng secara tidak langsung. Tetapi untuk pengadaan mobil mewah dan rehab Bunbes dana dari APBD malah tersedia dan tidak ada istilah defisit anggaran,” keluhnya.
Mestinya program tersebut bukanlah sebuah prioritas dan tidak ada urgensinya, juga pihaknya nilai tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dia juga secara frontal mempertanyakan bukti dan janji gubernur untuk menyejahterakan masyarakat, sementara 1.300 Tekon lebih diberhentikan tanpa solusi apa-apa dan ditelantarkan.
Harusnya, ujar dia, bicara masalah kesejahteraan tentunya bukan malah menambah pengangguran.
“Di mana berkahnya untuk masyarakat? Karena itu kami Tekon berharap masyarakat, khususnya masyarakat Dayak Kalteng, harus bisa terus memantau kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat Pemprov. Apalagi kebijakan itu tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, dan masyarakat juga harus berani menolaknya,” ucapnya.
Seperti diketahui, lebih dari 1.300 Tekon lingkup Pemprov diberhentikan sejak Januari 2022. Akibat pemberhentian dengan dalih minim dan defisitnya anggaran itu, sejumlah mantan Tekon merasa ditelantarkan dan tidak memiliki penghasilan. Saat ini perwakilan Tekon nonaktif tengah berjuang untuk mengejar haknya kembali melalui Ombudsman hingga Komisi Informasi (KI), yang sampai saat ini masih berproses. drn
