PALANGKA RAYA /TABENGAN.CO.ID– Tahun 2023 dinilai sebagai tahun Politik Indonesia. Dimana segala hal berkaitan perhelatan perpolitikan baik pemilu atau pun pilkada secara masif dan intens dipersiapkan oleh masing-pasing parpol dalam mengusung calonnya.
Tidak dipungkiri dalam perhelatan politik, hal yang menjadi perhatian seluruh masyarakat selain tokoh yang dicalonkan sebagai pemimpin baik politik, negara dan, atau kepala daerah tentunya juga persoalan aliran dana yang akan digunakan saat berkampanye.
Melihat fenomena tersebut, khususnya terkait Pilkada yang akan berlangsung di Kalteng, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng, Otto Fitriandy menegaskan bahwa pilkada di Provinsi Kalteng bukan yang pertama kali dilaksanakan.
“Kegiatan ini merupakan agenda setiap periode kepala daerah berakhir sehingga rasanya tidak ada hal yang baru terhadap pelaksanaan Pilkada tahun 2024 nanti,” katanya saat media gathering, baru-baru ini.
Ditegaskan pula, Lembaga Jasa Keuangan sebagai lembaga intermediasi senantiasa mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pilkada tersebut dengan memberikan pelayanan transaksi Keuangan kepada nasabahnya.
“Perbankan juga akan tetap membuat laporan rutin terkait transaksi keuangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” pungkasnya.dsn
