PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Terdapat belasan ribu kilometer Jalan Rusak ringan sedang hingga berat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Sebagaimana yang terhimpun dalam data BPS tahun 2022.
Data tersebut dihimpun oleh BPS yang bersumber data dari Dinas PUPR, sebagaimana disebutkan Kepala BPS Eko Marsoro kepada Tabengan, Jumat (12/5).
Mencermati data dan fakta terkait kondisi jalan di beberapa wilayah Kalteng tersebut, Pengamat Ekonomi dan Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UPR Fitria Husnatarina menegaskan, dampak dari jalan rusak terhadap kondisi ekonomi secara khusus harus dibicarakan dari perspektif rantai pasok.
Disebutkan Fitria, rantai pasok memegang peran besar sekali dalam menentukan stabilitas pasar dan kemampuan serta kemahalan suatu kondisi produk-produk, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya di daerah.
“Jadi artinya bahwa jalan menjadi faktor penting dalam proses stabilisasi ekonomi, terutama kondisi pasar,” tegas Fitria.
Karenanya Fitria menilai, jalan memegang kendali proses distribusi barang-barang dari satu daerah ke daerah lain atau proses distribusi bahan baku untuk produksi dari daerah ke daerah lain.
Jika persoalan jalan atau jalur lalu lintas barang menjadi sebuah kendala besar, maka tidak hanya jalan sendiri yang menjadi faktor yang harus diperbaiki. Tetapi juga kondisi ekonomi masyarakat dan dampak dari rusaknya jalan itu juga harus perlu diperbaiki.
“Jadi sangat krusial sekali ketika kita bicara tentang bagaimana kondisi jalan yang rusak itu berdampak besar terhadap kondisi ekonomi,” imbuhnya.
Direktur Galeri Investasi BEI UPR itu mengatakan, tidak hanya berbicara tentang dampak terhadap pasokan barang, tetapi juga bagaimana mobilisasi orang-orang atau masyarakat yang tinggal di sekitar jalan rusak itu.
“Ketika jalan rusak, kita membutuhkan kendaraan yang lebih punya kapasitas dengan jalan. Kita membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak lagi. Artinya, pembandingnya ketika jalan itu baik dengan jalan itu rusak, berapa pun jauh kilometernya pasti berbeda, baik secara kualitas kendaraan maupun banyaknya bahan bakar yang dibutuhkan,” ujarnya lagi.
Belum lagi berbicara bagaimana maintenance alat transportasi yang dibutuhkan tentu tidak murah. Bahkan dari sisi pengusaha, distribusi dari pengeluaran mereka, baik dari pemeliharaan kendaraan, bahan bakar, durasi waktu yang panjang, sehingga harus menjaga barang tetap aman itu akan dimasukkan ke harga barang.
“Mana ada pengusaha mau rugi. Jadi kemahalan-kemahalan tertentu terkondisikan bagaimana lancar tidaknya jalur pasok barang tersebut. Dan ini merugikan pasar, terutama masyarakat. Dan jika bicara inflasi, salah satu variabelnya masalah jalan yang jadi jalur distribusi,” tegasnya.
Mantan Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kalteng itu menambahkan, dirinya pernah mengatakan ketika alternatif ini menjadi sebuah problem yang sepertinya sangat sulit dipecahkan. Siapa yang bertanggung jawab atas ini dan apa solusinya.
Fitria menyebut, jika berpikir ada bagian-bagian penggunaan jalan ini yang tidak tepat tonase yang dibawa oleh kendaraan perusahaan, ini bicara kebijakan akhirnya. Tapi sebuah solusi bisa dipikirkan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut harus melewati jalan khusus. Semacam jalan lingkar luar yang mampu menahan kendaraan dengan tonase tinggi.
Pihak terkait seharusnya bisa memberikan pemahaman kepada perusahaan, pemangku kepentingan, pemilik modal, pelaku usaha bahwa tidak akan mungkin terus-menerus di kondisi jalan yang sama itu dilalui kendaraan dari berbagai macam jenis variasi.
“Tanggung jawab ini, bukan tanggung jawab yang saling lempar melempar. Atau akhirnya menjadi tanggung jawab Presiden. Viralkan dulu, kemudian pak Jokowi datang jalan langsung mulus dalam semalam. Itu ‘Jokes’ banget. Karena memulai dari tanggung jawab ini kan saling mengukur kekuatan dan pengambil kebijakan bisa menuangkan strateginya ke dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan. Jadi sering terlihat ada proses lempar melempar tanggung jawab. Dan kemudian yang diambil ‘short card’ atau program ‘jalan pintas’ apakah harus seperti ini?” tandasnya. dsn
