PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu dekat akan memasuki tahun politik penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah pada rahun 2024.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kajati Kalteng) Pathor Rahman menyampaikan sejumlah tanggapan, termasuk kesiapan pihak kejaksaan menjelang pemilu.
“Kita tidak berada pada salah satu partai politik. Kita sebagai Aparat Penegak Hukum harus betul-betul menjaga netralitas itu,” tegas Pathor, Sabtu (22/7).
Bahkan, menurut Pathor, Jaksa Agung secara khusus telah mewanti-wanti kepada seluruh jajaran kejaksaan. Jaksa Agung berpesan agar tidak ada aparatur kejaksaan yang berpihak pada kandidat tertentu atau partai tertentu.
Bahkan ada larangan keras bagi aparatur kejaksaan untuk bermain atau mengambil keuntungan dalam proses pemilu. Bidang intelijen kejaksaan juga harus aktif dan tidak tinggal diam dalam pengawasan selama proses pemilu berlangsung.
“Intelijen kejaksaan juga harus peka dan mewaspadai kejadian-kejadian pada Pemilu yang digelar serentak pada tahun 2024 ini,” kata Pathor.
Pihak Kejati Kalteng juga sudah membentuk Posko Pemilu. Nantinya posko tersebut akan bermanfaat untuk mengantisipasi setiap ancaman, gangguan dan hambatan dalam setiap tahapan Pemilu dan Pilpres.
“Kita juga berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan aparat terkait,” pungkas Pathor. dre
