Hak Warga Negara Sama di Hadapan Hukum

Dewa Ayu Putu Sriwigunawati

PURUK CAHU/TABENGAN.CO.ID – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) Kabupaten Murung Raya (Mura), menggelar kegiatan Advokasi dan Sosialisasi terkait Peningkatan Kapasitas Perempuan Pada Bidang Politik, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan, Sabtu (9/9) di Aula Cahai Ondhui Tingang Kantor Bupati Mura.

Dewa Ayu Putu Sriwigunawati dalam paparannya menyampaikan, konsep kesetaraan gender, merujuk pada kesetaraan penuh laki-laki, dan perempuan. Semua pihak memiliki hak untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial, dan budaya. Konsep ini juga merujuk pada situasi, dimana tidak ada individu yang ditolak aksesnya, atas hak-hak tersebut, atau hak-hak tersebut dirampas karena jenis kelamin.

Lebih jauh, kata Dewa Ayu, beberapa bentuk ketidakadilan berbasis gender, yang juga dikenal sebagai ketidakadilan gender, antara lain sub-ordinasi atau penomorduaan, marginalisasi atau peminggiran, beban ganda, kekerasan, dan pemberian label negatif.

“Mewujudkan keadilan gender diperlukan rangkaian proses yang relevan, untuk menghilangkan kesenjangan antara perempuan, dan laki-laki, yang diproduksi, dan direproduksi dalam keluarga, masyarakat, negara serta pasar,” tegas Dewa Ayu.

Selain itu, lanjut Dewa Ayu, pelindungan hak pekerja perempuan, dalam perspektif feminisme, bahwa persamaan hak pekerja laki-laki dan pekerja perempuan dijamin dalam konstitusi.

“UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat 2 menegaskan, setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapat imbalan, dan perlakuan yang adil, dan layak dalam hubungan kerja. Jelas, negara menjamin adanya perlakuan yang adil terhadap para pekerja, baik dalam hal jenis pekerjaan, penempatan jabatan dalam bekerja, maupun pemberian upah,” Dewa Ayu menambahkan.

Kemudian, kata Dewa Ayu lagi, kendati secara normatif terdapat kesamaan hak, antara pekerja perempuan, dan pekerja laki-laki, tetapi kondisi perempuan di bidang ketenagakerjaan, secara umum sampai saat ini masih jauh dari harapan, baik dilihat secara kuantitas maupun kualitas.

“Mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, masih ada kesenjangan yang tinggi, antara TPAK berdasarkan jenis kelamin pada Februari 2017. TPAK laki-laki pada Februari 2017 sebesar 83,05 persen, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 83,46%. TPAK perempuan hanya 55,04 persen, tetapi meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 52,71 persen,” tutup Dewa Ayu.c-sjs