PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Tak mau kalah dengan HMI yang melakukan aksi demo pada 10 Oktober lalu, kali ini 7 organisasi mahasiswa terdiri dari GMKI, LMND, GMNI, KAMMI, PMKRI, IMM dan KMHDI yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Cipayung Sangkal menggeruduk Mapolda Kalteng, Kamis (12/10).
Sebelum melakukan aksi demo, ratusan massa aliansi tersebut berjalan kaki dari depan TVRI Kalteng Jalan Yos Sudarso menuju Mapolda Kalteng.
Sesampainya di depan Mapolda para Aliansi Gerakan Cipayung Sangkal ini sambil berorasi bergantian, sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat Bangkal yang dianggap dikriminalisasi oleh pihak kepolisian. Tak hanya itu, para aliansi ini juga membentangkan spanduk dan membakar ban tepat di depan gerbang Mapolda Kalteng.
Para aliansi tersebut meminta Kapolda Kalteng dan Kapolres Seruyan bertanggung jawab atas hilangnya satu nyawa warga Bangkal yang tewas tertembak oleh kepolisian saat melakukan pengamanan di perusahaan sawit milik PT HMBP.
Ada beberapa poin tuntutan para Aliansi Gerakan Cipayung Sangkal, di antaranya mengecam tindakan refresif yang mengakibatkan tertembaknya warga Bangkal yang diduga dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. Lalu, mendesak Presiden RI, Kapolri untuk mengusut tuntas dan menindak tegas oknum aparat kepolisian yang melakukan penembakan terhadap warga Bangkal. Menuntut untuk mengusut tuntas siapa yang melakukan penembakan terhadap satu warga Bangkal yang tewas.
Juru bicara Gerakan Cipayung Sangkal Agus mengatakan, apabila tuntutan pihaknya 3×24 jam tidak digubris, maka akan tetap melakukan aksi demo lagi sampai kasus di Desa Bangkal tuntas.
Parah pendemo tidak merasa puas lantaran Kapolda Kalteng sedang berada di Seruyan. “Kami akan datang lagi dengan massa yang banyak untuk menuntut Kapolda bertanggung jawab yang terjadi Kabupaten Seruyan,” ujarnya.
Di sisi yang lain, Kapolres Palangka Raya Kombes Pol Budi Santoso mengatakan, saat ini Kapolda Kalteng tidak bisa menemui pihak Aliansi Gerakan Cipayung Sangkal, karena Kapolda berada di Seruyan untuk menyelesaikan permasalahan di sana.
“Kita doakan saja Bapak Kapolda bisa menyelesaikan permasalahan yang di Kabupaten Seruyan, dan kami akan menyampaikan aspirasi adik-adik mahasiswa ini ke Bapak Kapolda,” kata Budi.
Budi juga menyebut pihaknya tetap melakukan pengamanan yang sama terhadap aksi demo Aliansi Gerakan Cipayung Sangkal, agar tidak ada anarkis di depan Mapolda Kalteng. Polisi tetap menurunkan 200 personel pengamanan seperti demo dari HMI kemarin.
Demo di Kobar
Di hari yang sama, Kamis pukul 09.30 WIB, sebanyak 60 orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Dayak dan Mahasiswa Bersatu, menggelar aksi damai di depan kantor Polres Kotawaringin Barat. Aksi damai tersebut sebagai bentuk solidaritas peristiwa yang terjadi di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan.
Koordinator Lapangan Andre Rolis dan Penanggung jawab Wahyue Bahalap bersama 60 orang pendukung aksi damai membawa pengeras suara, atribut adat , kain merah, spanduk dan poster.
Kedatangan para pendemo dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Mereka menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan berjalan lancar. Kemudian, membacakan dan menyerahkan dokumen pernyataan sikap pada kepolisian.
Beberapa hal yang disampaikan, di antaranya mengecam keras tindakan represif atau tembakan yang diduga dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. Meminta menarik aparat dari PT HMBP, Kabupaten Seruyan. Mengusut tuntas secara transparan dan tindak tegas terhadap oknum aparat.
Meminta Kapolri membentuk tim investigasi dan dikawal Menkopolhukam.
Meminta Gubernur mengevaluasi izin PT HMBP yang menjadi sumber konflik.
Para pendemo pun meminta agar Kapolres Kobar hadir dalam aksi tersebut, untuk menerima dokumen pernyataan sikap. Namun, karena Kapolres berada di luar kota, sehingga dokumen tersebut diterima oleh Kabag Ops Polres Kobar AKP Rendra Aditya Dhani.
“Mohon maaf, Bapak Kapolres yang seyogyanya hari ini bisa hadir bersama kita, beliau sedang keluar kota, karena ada keluarganya yang meninggal dunia,” kata Rendra Aditya. jef/c-uli
