PURUK CAHU/TABENGAN.CO.ID – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) Heriyus mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura, melalui Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mura, dibantu personel gabungan TNI/Polri, Manggala Agni, Damkar Kabupaten Mura, organisasi kemasyarakatan, masyarakat setempat bahu-membahu mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Tana Malai Tolung Lingu.
“Kita patut mengapresasi penanganan Karhutla diwilayah kita. Kendati cendrung ada kenaikan hot spot namun Karhutla di Kabupaten Mura masih tergolong terendah di Provinsi Kalimantan Tengah,” Ujar Heriyus, baru-baru ini.
Karhutla di Kalimantan Tengah (Kalteng) termasuk di Kabupaten Mura, kata Heriyus, memang kerap terjadi, khususnya ketika musim kemarau panjang. Penyebabnya, banyak masyarakat di wilayah pedalaman masih membakar ladang, untuk menggantungkan mata pencaharian mendapatkan beras dari hasil beratani, berladang dengan metode tradisonal.
“Kebanyakan dari masyarakat kita hanya mengerti cara berladang secara tradisonal. Dimulai dari mendirik, maneweng, dan manutung atau menebas, menebang, dan membakar. Untuk pola-pola modern, perlu waktu dan kesiapan pemerintah juga untuk melatih masyarakat untuk beralih ke metode tersebut,” imbuhnya.
Seputar aspirasi demikan, kata Heriyus, sering dikeluhkan masyarakat kepadanya ketika melaksanakan fungsi legislasi di daerah pemilihan (dapil). Selaku wakil rakyat, juga terus mendorong, agar ditemukan formulasi yang bijak, sehingga regulasi bisa dirasakan adil bagi masyarakat, dan juga selaras dengan kepentingan pemerintah.
“Memang kita ketahui bersama hingga sekarang formulasi solusi yang tepat yang bisa diterima baik untuk pemerintah dan baik juga baik juga untuk masyarakat belum kita temukan formula yang pas,” tambahnya.
Diakui Heriyus, dalam sejumlah diskusi terkait karhutla, masyarakat bisa saja tidak banyak bereaksi saat didesak agar berladang dengan tidak membakar. Namun, pada kenyataan di lapangan mereka tidak akan patuh. Menurut pandangan sebagian masyarakat, cara paling ekonomis tanpa biaya mahal ketiaka membuka lahan hanya dengan cara membakar.
“Semakin keras kita keluarkan aturan semakin masif mereka lakukan pembakaran lahan. Saya pernah tanyakan langsung kepada mereka,alasan yang sering saya dengar adalah ini adalah masalah kampung tengah, atau urusan perut kata mereka. Jadi pada akhirnya saya menyipulkan pada dasarnya masyarakat meminta solusi setara dengan pengorbanan jika mereka bertani, berladang tanpa membakar lahah, ” tutupnya.c-sjs
