+ 2022 Angka Kemiskinan 145.100, Tahun 2023 Berjumlah 142.170.
PALANGKA RAYA – Persoalan kemiskinan masih menjadi momok di Kalimantan Tengah (Kalteng). Masih ada ratusan ribu warga Kalteng yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tersebar di seluruh daerah. Wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi ditempati oleh Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), terendah Lamandau.
Menurut Data Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng, jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Kalteng per triwulan ke-3 tahun 2023 terdapat sebanyak 142,170 ribu orang.
Daerah kabupaten/kota dengan angka kemiskinan tertinggi ditempati oleh Kotim dengan jumlah 26,570 ribu orang, disusul Kapuas dengan jumlah 19,190 ribu orang, lalu Seruyan dengan jumlah 15,710 ribu orang.
Namun, berdasarkan data yang ada terjadi penurunan angka kemiskinan di Kalteng pada tahun 2023, dimana pada tahun 2022 angka kemiskinan 145.100 sedangkan di tahun 2023 142.170. [Data lengkap pada tabel]
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalteng Leonard S Ampung mengatakan, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem masih ada di beberapa daerah di Kalteng. Indikator kemiskinan diukur berdasarkan penghasilan per keluarga dan lain-lain.
“Kami mengupayakan agar kemiskinan ekstrem itu bisa dientaskan melalui berbagai program, diminimalkan perlahan-lahan,” ujar Leonard kepada Tabengan, Senin (15/1).
Leonard menyampaikan, langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalteng dalam menekan angka kemiskinan yaitu melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Kawasan Permukiman.
“Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,” sebutnya.
Kemudian Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, dan Program Pengelolaan Pendidikan.
“Selanjutnya Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,” sebutnya.
Lanjutnya, hal yang bisa didapatkan secara langsung oleh warga miskin antara lain bantuan sosial, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan pendidikan, bantuan subsidi pasar murah dan bantuan jaminan kesehatan.
Data Kemiskinan Berbeda Provinsi dengan Kabupaten/Kota
Untuk diketahui, setiap data angka kemiskinan baik dari DTKS dan data Survei Sosial Ekonomi BPS secara nasional berbeda, sehingga jika terjadi perbedaan data angka kemiskinan dari Provinsi maupun Kabupaten hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan indikator analisa dari masing-masing sumber.
Kendati demikian, kedua data tersebut sama-sama digunakan untuk melihat angka Kemiskinan di suatu wilayah. Untuk DTKS bersumber dari data yang bisa saja ada perubahan secara berkala tergantung perubahan kondisi sosial masyarakat.
Data angka kemiskinan makro atau DTKS merupakan data yang berdasarkan lingkup wilayah untuk melihat kondisi masyarakat di wilayah tersebut sebagai rujukan untuk bantuan sosial.
Sedangkan untuk data Survei Sosial Ekonomi BPS atau makro merupakan data berskala besar dengan indikator pengeluaran, pendapatan untuk dirilis, dan sebagai gambaran untuk melihat kesenjangan ekonomi secara global dalam lingkup Provinsi.ldw
