PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Situs web Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali menjadi target infiltrasi konten judi online. Website dengan domain tnde.kalteng.go.id yang seharusnya berfungsi untuk pengelolaan administrasi surat menyurat, kini menampilkan pengumpan ke situs judi online yang berlokasi di luar negeri.
Ketua Asosiasi Programmer Indonesia (Aprogsi) Ahmad Hady Surya mengungkapkan, tnde.kalteng.go.id telah berubah menjadi situs “Asura Scans” yang IP-nya dilacak berada di Singapura. Ini menunjukkan adanya peretasan yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengelolaan situs pemerintah.
“Situs judi online kini telah menyusupi situs-situs pemerintah. Situs web berdomain dot go dot id ramai bermuncul menampilkan pengumpan ke situs judi online. Informasi ini dicek melalui hasil penelusuran, ada beberapa subdomain dan domain utama website pemerintah dan pendidikan di Indonesia yang juga disusupi konten judi online,” kata Hady yang juga Ketua Tim Digital Kaltengpedia dalam rilisnya, Selasa (18/6).
Menurut Hady, banyak aspek yang menjadi biang kerok situs pemerintah disusupi judi online. Salah satunya adalah kemampuan teknis pengelola situs pemerintah, masih banyak instansi pemerintah di daerah yang kemampuan teknologi informasinya masih minim, baik dari sisi teknologi maupun sumber daya manusianya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong menjelaskan, insiden seperti ini telah berlangsung cukup lama. Banyak situs pemerintah, terutama di daerah masih memiliki kelemahan teknis yang signifikan, baik dalam teknologi maupun sumber daya manusia, sehingga menjadi sasaran empuk aktivitas ilegal seperti judi online.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng Agus Siswadi mengakui adanya masalah tersebut.
“Insiden penyusupan judi online di website-website pemerintah semakin kritis. Tahun ini, kejadian serupa terdeteksi hingga 10 kali di situs kami. Kami telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, untuk menangani masalah ini secara lebih sistematis,” ujarnya kepada Tabengan, Selasa (18/6).
Agus juga menegaskan evaluasi menyeluruh terhadap sistem elektronik Pemprov Kalteng, baik yang aktif maupun nonaktif, sedang dilakukan untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang.
“Upaya lebih lanjut termasuk peningkatan kapasitas teknis dan keamanan pada sistem pengelolaan situs pemerintah diharapkan dapat menekan angka peretasan dan menjaga integritas situs-situs resmi dari konten ilegal,” katanya.
Ia mengatakan, kasus judi online memang telah ramai diperbincangkan, bahkan dalam 2 tahun belakangan. Sehingga hal itu menjadi atensi Diskominfosantik Kalteng sejak akhir tahun 2022 yang lalu.
“Kami telah aktif memantau setiap hari, utamanya di hari kerja. Namun berfokus pada website milik Pemprov Kalteng saja. Kami Diskominfosantik memang tidak melakukan pemblokiran, karena tidak ada kewenangan, jika website umum. Namun bila website Pemprov yang disusupi, maka kami lakukan langkah-langkah yang diperlukan,” katanya.
Agus mengatakan, selama ini pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk pencegahan adanya situs judi online yang mencoba memasuki Pemprov Kalteng.
“Untuk pencegahan, kami selalu mengimbau kepada operator agar melakukan reset password secara rutin, melakukan update dan patch pada server, serta memisahkan bekerja yang menggunakan perangkat kantor dengan perangkat milik pribadi,” pungkasnya. ldw
