PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Plh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Kalimantan Tengah (Kalteng) Maskur menegaskan, Pemprov Kalteng telah menyiapkan kuasa hukum dari Biro Hukum untuk menghadapi gugatan Rp231 miliar yang diajukan terhadap Pemprov Kalteng dan Pemko Palangka Raya.
Pemprov dan Pemko Palangka Raya digugat secara perdata untuk membayarkan ganti rugi sebesar Rp231 miliar. Gugatan dilakukan ahli waris Dambung Djaya Angin (DDA), yang mengklaim memiliki lahan seluas 8 hektare di Jalan S Parman Palangka Raya.
Luasan lahan tersebut dimulai dari bawah Jembatan Kahayan hingga ke tembok PLN di Jalan S Parman. Meliputi beberapa bangunan yang telah dibangun pemerintah seperti Taman Pasuk Kameloh, Tugu Soekarno seberang DPRD Kalteng dan deretan pertokoan seberang Dinas PUPR Kalteng.
Maskur menjelaskan, gugatan tersebut masih dalam tahap awal dan baru akan dibuktikan kebenarannya di pengadilan. Ia juga mengatakan, pihaknya akan menghadapi gugatan ini dengan serius, meskipun saat ini masih dalam proses awal dan belum ada keputusan apakah Pemprov Kalteng akan membayar denda yang diminta.
“Kita harus menunggu hasil pengadilan untuk mengetahui apakah gugatan tersebut benar atau tidak. Jika gugatan tidak terbukti benar, maka akan ditolak,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, Biro Hukum Pemprov Kalteng akan menghadapi persoalan tersebut di pengadilan mewakili Pemprov Kalteng. Terkait dengan asal mula gugatan ini, Maskur menyebutkan, pihaknya masih mempelajari data dan dokumen terkait, mengingat kasus ini sudah berlangsung cukup lama.
“Gugatan kan belum tentu benar, dan itu masih dibuktikan di pengadilan, kalau tidak benar maka gugatannya akan ditolak,” ujarnya.
“Gugatan ini berkaitan dengan proyek yang berlangsung sejak era Tugu Soekarno pada tahun 1957-an. Kita perlu mempelajari semua dokumen terkait dan memahami materi gugatan sebelum memberikan jawaban yang pasti di pengadilan,” jelasnya.
Selain Pemprov Kalteng, Maskur menambahkan, ada pihak lain yang juga terkait dengan gugatan ini, termasuk Pemerintah Kota Palangka Raya. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat akan memberikan jawaban secara lengkap di pengadilan.
“Dengan demikian, Pemprov Kalteng melalui kuasa hukumnya dari Biro Hukum siap untuk menghadapi gugatan ini di pengadilan,” pungkasnya. ldw
