PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Sekda Kalteng) Leonard S Ampung memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Darurat Bencana Banjir di Provinsi Kalteng, di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Sabtu (26/4).
Rapat koordinasi yang melibatkan perangkat daerah provinsi dan instansi vertikal ini diselenggarakan untuk menyusun rencana aksi dalam menghadapi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalteng. Kegiatan ini bertujuan memastikan langkah strategis yang cepat dan tepat dalam penanganan darurat bencana banjir.
Plt Sekda Kalteng Leonard S Ampung menjelaskan, sudah dilakukan identifikasi dan penyusunan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Pemprov Kalteng, termasuk mengkaji penetapan status tanggap darurat provinsi.
“Fokus kita pada tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah agar mereka dapat bergerak cepat dan tepat membantu masyarakat yang terdampak,” tambahnya.
Leonard juga menegaskan pentingnya menyiapkan langkah-langkah untuk penanganan pasca-banjir.
“Penanganan pasca-banjir juga harus kita siapkan. Dengan koordinasi ini, kami berharap penanganan banjir bisa dilakukan lebih cepat. Saat ini sudah ada beberapa langkah yang berjalan, namun kita ingin mendorong lagi agar baik dari kabupaten maupun provinsi dapat lebih optimal,” terangnya.
Ia menyebutkan bahwa infrastruktur untuk penanganan bencana mulai bergerak dan bantuan dari provinsi segera disalurkan.
“Kami harapkan bantuan ini bisa mengurangi kesulitan yang dialami oleh masyarakat dan ke depannya, kita berharap kejadian serupa tidak terulang. Kami juga ingin selalu memastikan jalur logistik orang dan barang tetap aman dan lancar,” imbuhnya.
Lebih jauh, Leonard menekankan pentingnya antisipasi jangka panjang.
“Ini bukan hanya bencana tahunan, tetapi bisa terjadi beberapa kali dalam setahun. Oleh karena itu, langkah antisipasi melalui perencanaan dan penganggaran harus sudah disiapkan oleh semua perangkat daerah terkait,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas wilayah, lintas pemerintahan, dan lintas sektor.
“Kita perlu mengetahui bantuan apa yang sudah dilakukan. Bagaimana dengan stok ketersediaan bahan pangan. Fasilitasi dan bantuan apa yang bisa diberikan oleh Pemerintah Pusat (Balai), Pemerintah Provinsi, dan juga pihak swasta. Kehadiran Pemerintah Provinsi harus dirasakan oleh masyarakat di lokasi terdampak banjir,” beber Leonard.
Ia juga menekankan pentingnya tindakan nyata di lapangan. “Yang diperlukan saat ini adalah aksi nyata. Perlu segera dibangun Posko di lapangan dan pastikan ada tim yang turun ke lapangan,” lanjutnya.
Selain itu, Leonard mengingatkan perlunya publikasi yang masif terkait upaya penanggulangan bencana yang dilakukan Pemprov Kalteng.
“Diperlukan publikasi yang lebih masif dan inovatif terkait upaya dan langkah yang dilakukan Pemprov dalam rangka penanggulangan bencana banjir di wilayah Kalteng. Hal ini untuk meng-counter berita-berita hoaks, terutama melalui saluran media sosial,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Kalteng Ahmad Toyib dalam laporannya menyebutkan bahwa saat ini ada tiga kabupaten yang terdampak banjir, yaitu Barito Selatan, Pulang Pisau, dan Barito Timur.
“Untuk Kabupaten Barito Timur dan Barito Selatan sudah mendapatkan bantuan, dan untuk sarana dan SDM kami selalu siap sedia,” kata Toyib.
Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Herson B. Aden, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Maskur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Sri Widanarni, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalteng Kementerian PU Agung Yudhianto, Satker PJN Wilayah 3 Kalteng, serta Kepala Perangkat Daerah Kalteng terkait atau yang mewakili, dan sejumlah awak media. ldw
