Foto : Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, saat melakukan peninjauan langsung ke sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya, Kamis malam (7/5). Ist
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.OD – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) guna mengatasi antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir. Tambahan pasokan tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi serta mengurangi kepanikan masyarakat.
Kepastian itu disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, saat melakukan peninjauan langsung ke sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya, Kamis malam (7/5). Salah satu lokasi yang dipantau yakni SPBU di Jalan Soekarno yang dipadati antrean kendaraan roda dua maupun roda empat.
“Kami ingin memastikan masyarakat tetap lancar, aman, dan nyaman dalam mendapatkan BBM. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pertamina dan dipastikan tidak ada masalah. Kebetulan kuota BBM kita juga sudah ditambah,” ujar Agustiar kepada awak media di sela peninjauan.
Menurut dia, pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi intensif dengan pihak Pertamina, baik di tingkat pusat maupun wilayah Kalimantan, guna memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Ia menjelaskan, penambahan kuota dilakukan sebagai langkah antisipasi agar antrean panjang di SPBU tidak kembali terjadi dalam beberapa hari mendatang. Sebelumnya, kuota BBM untuk wilayah Kalimantan Tengah berada di kisaran 180 kiloliter (KL), namun kini telah ditingkatkan menjadi 200 KL setelah dilakukan evaluasi bersama pihak terkait.
“Biasanya kuota kita sekitar 180 KL, sekarang ditambah menjadi 200 KL. Ini salah satu langkah antisipasi agar antrean seperti ini tidak kembali terulang,” katanya.
Selain memastikan ketersediaan stok BBM, Pemprov Kalteng bersama aparat kepolisian juga meningkatkan pengawasan terhadap dugaan penimbunan dan praktik pelangsiran BBM yang memanfaatkan situasi kelangkaan.
Pengawasan dilakukan di sejumlah SPBU maupun titik distribusi lain yang dinilai rawan disalahgunakan oleh oknum tertentu, baik untuk BBM subsidi maupun nonsubsidi.
“Kami bersama pihak kepolisian memantau kalau ada penimbunan dan pelangsir yang memanfaatkan situasi seperti ini, baik untuk BBM subsidi maupun nonsubsidi,” tegasnya.
Terkait adanya temuan kendaraan yang diduga digunakan untuk pelangsiran BBM di kawasan Jalan S. Parman dan Jalan Kapuas, gubernur menegaskan bahwa seluruh proses penanganan akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Ia juga membuka kemungkinan pemberian sanksi apabila ditemukan adanya keterlibatan pihak SPBU dalam praktik penyalahgunaan distribusi BBM.
“Kalau memang ada keterlibatan oknum ataupun pihak tertentu yang bermain dalam distribusi BBM, tentu akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah tidak ingin masyarakat dirugikan,” tandas Agustiar.(Ldw).
