PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Gagasan kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengusulkan pengiriman anak nakal ke barak militer, menjadi sorotan publik. Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menilai, pendekatan seperti itu belum tentu cocok diterapkan di daerah lain, termasuk di Ibu Kota, Provinsi Kalimantan Tengah.
Fairid menyatakan, kondisi sosial setiap daerah sangat beragam. Karena itu, solusi yang diterapkan pun perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Hal ini ia sampaikan usai memaparkan capaian 100 hari kerjanya sebagai Wali Kota di Aula Rumah Jabatan, Kamis (15/5).
“Permasalahan di Provinsi Jabar dan di Provinsi Kalteng, khususnya Kota Palangka Raya itu berbeda,” kata Fairid.
Meski demikian, Fairid membuka kemungkinan untuk mempertimbangkan program serupa jika terbukti berhasil di tempat lain. Namun, pelaksanaannya harus melalui proses diskusi dan kesepakatan berbagai pihak.
“Tentunya untuk menjalankan program itu perlu dukungan dan disepakati bersama. Dan yang saya garis bawahi, permasalahan di setiap wilayah itu berbeda,” tegasnya.
Wacana pelatihan ala militer bagi pelajar bermasalah ini bahkan mulai dibahas di tingkat nasional. Menteri Hak Asasi Manusia RI Natalius Pigai disebut-sebut tengah mendorong agar program ini menjadi kebijakan resmi.
Merespons hal tersebut, Fairid menegaskan, pihaknya akan mendukung penuh kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Jika memang sudah ada instruksi dari pemerintah pusat, siap nggak siap kita harus siap,” ujarnya.
Pemerintah daerah, tambah Fairid, saat ini masih menunggu apakah wacana tersebut akan diformalkan menjadi kebijakan nasional atau tidak. Ia menegaskan, apapun keputusannya nanti, Pemko Palangka Raya akan mendukung kebijakan pemerintah pusat demi perbaikan perilaku pelajar dan masa depan generasi muda. nws
