PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola keuangan. Untuk kesekian kalinya (ke 11), Pemprov berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Capaian ini disampaikan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kalimantan Tengah yang digelar di gedung dewan pada Senin (2/6). Agenda tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong serta turut dihadiri oleh Gubernur H Agustiar Sabran, Wakil Gubernur H Edy Pratowo, dan para wakil ketua dan anggota DPRD, serta pejabat tinggi Pemprov dan perwakilan BPK RI.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemprov Kalteng Tahun 2024 serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2024 diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, Dodik Ahmad Akbar. Ia menyampaikan bahwa laporan keuangan Pemprov dinilai telah disusun secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajarannya,” ucap Dodik saat menyampaikan sambutan di hadapan forum paripurna.
Menurut Dodik, opini WTP diberikan berdasarkan pemenuhan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian internal, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ia juga menegaskan tidak ditemukan pelanggaran material yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.
“Apresiasi juga kepada DPRD Kalteng atas pelaksanaan fungsi pengawasan yang baik,” tambahnya, sembari menggarisbawahi peran strategis legislatif dalam menjaga transparansi anggaran daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong menyampaikan ucapan selamat atas opini WTP yang kembali diraih Pemprov. Ia menyebut capaian ini sebagai bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang profesional dan bertanggung jawab.
“Selamat dan sukses kepada Gubernur, Wakil Gubernur, jajaran perangkat daerah, dan seluruh masyarakat Kalteng,” kata Arton, seraya menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak.
Namun Arton juga mengingatkan bahwa keberhasilan meraih opini WTP tidak boleh menjadikan semua pihak lengah. Menurutnya, rekomendasi yang diberikan BPK harus segera ditindaklanjuti demi perbaikan berkelanjutan.
“Perlu ada pembenahan berkelanjutan agar hasil perbaikan yang dilakukan dapat tergambar secara terukur, baik pada LHP tahun ini maupun sebelumnya,” tegasnya.
Ia juga berharap, sinergi antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga guna memastikan setiap anggaran yang dikelola membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalteng.
“Kita semua harus peduli dan turut serta dalam menjaga keuangan daerah dengan melakukan pengawasan dan memberikan masukan pada pihak-pihak terkait, sehingga keuangan daerah dapat digunakan sebaik-baiknya dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat,” tutupnya Jef
