PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menyoroti kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) di tingkat kabupaten/kota yang dinilai belum maksimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan antara masyarakat dan perusahaan.
Ia menilai sejumlah kasus yang terjadi di daerah justru dibiarkan tanpa kejelasan penyelesaian, padahal tim tersebut seharusnya menjadi ujung tombak dalam meredam konflik sosial yang berpotensi meluas. Menurutnya, apapun hasilnya, setiap persoalan harus ditangani secara serius.
“Ada beberapa kasus yang dibiarkan menggantung. Seharusnya ditangani, apapun hasil akhirnya,” ujar Bambang, Selasa (19/8).
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga mendorong agar Tim PKS di tingkat kabupaten/kota lebih transparan dalam menangani persoalan yang terjadi. Ia menegaskan pentingnya menyampaikan hasil atau perkembangan penanganan konflik secara terbuka kepada publik.
“Harus ada rilis resmi. Misalnya, memberikan catatan bahwa kasus tidak dapat dilanjutkan karena alasan tertentu, atau masih dalam proses,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bambang meminta agar laporan progres penanganan konflik disampaikan secara berkala oleh Tim PKS, agar masyarakat dapat memantau sejauh mana upaya penyelesaian dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Jangan sampai persoalan yang ada langsung dilimpahkan ke provinsi, baik ke DPRD maupun pemerintah provinsi. Kalau begitu, kita harus membuka masalah dari awal lagi, dan itu tentu tidak efektif,” tutupnya. Jef
