PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID- Komando Daerah Militer (Kodam) XXII/Tambun Bungai menggelar Upacara Gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi Polisi Militer TNI Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang mengusung tema “TNI Prima, Taat Hukum, Berdaulat, Indonesia Maju” tersebut dilaksanakan di halaman Makodam XXII/TB, Palangka Raya, Jumat (13/2/2026).
Upacara dipimpin langsung Kapoksahli Pangdam XXII/TB, Brigjen TNI Budhi Utomo, serta dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, jajaran Polda Kalimantan Tengah, Dinas Perhubungan, PT Jasa Raharja, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, pejabat utama Kodam XXII/TB, dan instansi terkait lainnya.
Dalam amanatnya, Brigjen TNI Budhi Utomo menegaskan bahwa Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi merupakan agenda rutin yang bertujuan meningkatkan disiplin, kepatuhan hukum, serta penegakan tata tertib prajurit dan PNS TNI secara profesional.
“Operasi rutin ini bertujuan meminimalisir pelanggaran, memastikan ketaatan hukum, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan TNI demi mewujudkan TNI Prima yang berwibawa. Ini langkah strategis agar setiap prajurit dan PNS TNI senantiasa menjunjung tinggi disiplin, taat hukum, serta menjaga profesionalisme,” ujarnya.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Operasi Gaktib 2025, jumlah pelanggaran tercatat menurun dibandingkan 2024, dari 456 kasus menjadi 432 kasus atau turun 5,62 persen. Sementara pada Operasi Yustisi, perkara yang ditangani menurun signifikan dari 925 kasus menjadi 459 kasus atau turun 40,6 persen.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh personel prajurit agar tidak lengah dan terus meningkatkan kualitas pengawasan serta penegakan hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Peningkatan kemampuan menghadapi perkembangan teknologi, khususnya dalam pencegahan dan penindakan kejahatan siber serta penyalahgunaan media sosial yang berpotensi merusak citra institusi, menjadi perhatian utama.
“Hari ini kita menyelenggarakan Operasi Gaktib dan Yustisi serentak di jajaran TNI di wilayah Indonesia. Fokus utama adalah pemberantasan pelanggaran hukum anggota, seperti judi online, pinjaman online ilegal, serta pelanggaran etika di media sosial,” tegasnya.
Ia berharap tidak ada prajurit TNI yang mengalami kerusakan ekonomi maupun keluarga akibat pelanggaran hukum, apalagi hingga mencoreng martabat institusi.
“Kita sudah memiliki Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan Delapan Wajib TNI. Itulah kewajiban dan komitmen kita sehari-hari. Jika dilaksanakan dengan baik dan benar, prajurit akan terhindar dari pelanggaran hukum,” tambahnya.
Budhi Utomo juga menekankan pentingnya optimalisasi modernisasi alat, peralatan, serta sarana prasarana teknologi informasi guna mempercepat penanganan perkara pidana secara profesional dan transparan.
“Prajurit Polisi Militer TNI tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki mental ideologi yang kuat serta pemahaman hukum yang luas,” tegasnya. mak/redfwa
