PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Yohanes Freddy Ering menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 harus mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, meskipun berada dalam situasi efisiensi anggaran.
Ia menilai, prioritas belanja daerah harus diarahkan pada program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan publik.
Menurut Legislator PDIP itu, kebijakan anggaran tahun 2026 tidak dapat dilepaskan dari pedoman nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Hal tersebut mencakup optimalisasi penggunaan dana transfer serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
“APBD 2026 mengikuti pola pedoman-pedoman dari pusat secara nasional. Kita memahami bahwa kondisi anggaran saat ini mengharuskan pemerintah daerah benar-benar memaksimalkan setiap sumber pendapatan yang ada,” ujarnya, belum lama ini.
Freddy menjelaskan, tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah menuntut adanya penyesuaian yang cermat dalam pengalokasian anggaran. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki nilai manfaat yang jelas bagi masyarakat.
“Mau tidak mau, kita harus menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang ada. APBD itu sedapat mungkin mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan sangat dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan skala prioritas.
“Sehingga kebijakan anggaran yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” tandasnya. jef/red
