PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID-Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palangka Raya terus menjadi perhatian. Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya (UPR) Dr Fitria Husnatarina memberikan analisis mendalam mengenai faktor penyebab dan dampak sistemik yang ditimbulkan terhadap perekonomian daerah.
Dr Fitria Husnatarina menjelaskan, antrean panjang ini tidak lepas dari dinamika antara ketersediaan (suplai) dan tingginya permintaan (permintaan) masyarakat. Menurutnya, penting bagi pihak terkait untuk memastikan apakah stok yang disalurkan sudah sesuai dengan kuota yang dibutuhkan masyarakat saat ini.
”Antrean ini mengindikasikan adanya ketimpangan. Hal ini bisa disebabkan oleh keterlambatan distribusi atau memang volume kebutuhan masyarakat yang meningkat tajam melampaui pasokan rutin harian,” ujarnya.
Fitria menekankan perlunya transparansi data distribusi agar masyarakat tidak terjebak dalam kepanikan pembelian (panic buying).
Lebih lanjut, Fitria menyoroti dampak nyata dari waktu yang terbuang selama mengantre. Dari perspektif ekonomi, setiap jam yang dihabiskan untuk mengantre di SPBU merupakan hilangnya waktu produktif masyarakat.
”Ada opportunity cost atau biaya peluang yang hilang. Masyarakat yang seharusnya bisa bekerja atau menjalankan usaha, justru harus menghabiskan waktu berjam-jam di jalan hanya untuk mendapatkan BBM. Ini jelas mengganggu efisiensi ekonomi secara makro di tingkat kota,” jelasnya.
Dampak yang paling dikhawatirkan adalah pengaruhnya terhadap stabilitas harga barang. Antrean panjang sering kali memicu munculnya pasar gelap atau pengecer ilegal yang menjual BBM dengan harga jauh di atas harga resmi SPBU.
”Jika akses mendapatkan BBM sulit dan mahal, maka biaya logistik dan transportasi barang akan naik. Hal ini berpotensi memicu inflasi di daerah, karena harga kebutuhan pokok ikut terkatrol naik mengikuti biaya distribusi yang membengkak,” tambah Fitria.
Sebagai penutup, Fitria mendorong pemerintah daerah dan Pertamina untuk melakukan pengawasan ketat di lapangan guna memastikan distribusi tepat sasaran dan mencegah adanya praktik penimbunan yang memperparah situasi.
Manajemen antrean dan kepastian stok disebut sebagai kunci utama untuk meredam dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Palangka Raya. rmp/rca-red
