Dr Ari Yunus Hendrawan
TABENGAN.CO.ID-Menyikapi dinamika sosial dan politik yang terjadi di Kalimantan Tengah beberapa waktu terakhir, terutama terkait penyampaian aspirasi publik mengenai kelangkaan BBM dan evaluasi kinerja infrastruktur daerah (Dinas PUPR), saya sebagai pemuda dayak merasa perlu meluruskan kembali arah pergerakan masyarakat sipil agar tidak melenceng dari akar budaya leluhur.
Tanah Dayak, Bumi Tambun Bungai, dibangun di atas fondasi Filosofi Huma Betang—sebuah tatanan yang menjunjung tinggi kebersamaan, musyawarah, dan penyelesaian masalah dengan kepala dingin serta akal sehat. Sebagai tokoh muda dan pemerhati daerah, kami memandang pengawasan terhadap jalannya pemerintahan adalah kewajiban moral. Namun, cara kita menyuarakan kebenaran tidak boleh menghancurkan keadaban kita sendiri:
Turun ke jalan dan mengkritik kebijakan pemerintah adalah instrumen demokrasi yang sakral. Aksi tersebut harus berorientasi pada penyelesaian masalah rakyat, bukan direduksi menjadi seremoni belaka atau panggung untuk unjuk gigi kelompok tertentu. Perjuangan harus berpusat pada substansi, bukan sensasi.
Saya Secara pribadi menolak keras setiap bentuk pergerakan yang menggunakan kekerasan verbal, makian, maupun intimidasi fisik. Ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan harus dilawan dengan adu data, analisis yang tajam, dan argumen yang logis. Menyerang institusi atau individu dengan caci maki hanya akan menghilangkan simpati publik dan mengaburkan esensi tuntutan itu sendiri.
Seorang pemerhati daerah berhak—dan bahkan wajib—bersikap keras dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun, “keras” di sini bermakna keteguhan prinsip, integritas yang tidak bisa dibeli, dan keberanian menyuarakan kebenaran. Keras bukan berarti beringas atau bertindak layaknya preman yang memaksakan kehendak di luar koridor hukum.
Kritik setajam apa pun tidak boleh ditujukan untuk memutus tali silaturahmi atau merusak hubungan antarelemen di Kalimantan Tengah. Kita boleh berseberangan pandangan dengan pemerintah, namun kita tetap berada di dalam satu Huma Betang yang sama. Menjaga kedamaian dan toleransi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
Saya mengajak seluruh pemuda, mahasiswa, dan aktivis di Kalimantan Tengah untuk mengembalikan pergerakan ke jalur intelektual. Mari kita kawal pembangunan daerah ini dengan gagasan yang cerdas dan kritik yang terukur. Jangan biarkan Tanah Dayak dinodai oleh arogansi jalanan. Kita buktikan bahwa masyarakat adat Dayak mampu berdemokrasi dengan elegan, tajam, dan bermartabat.***
