PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memperkuat langkah pengendalian inflasi dan stabilisasi pasokan pangan menyusul posisi Kalteng yang saat ini berada pada peringkat ketiga inflasi tertinggi di Indonesia.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah dan Stabilisasi Pasokan serta Harga Pangan yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden, di Ruang Rapat Bajakah Utama, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (4/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Linae menegaskan bahwa tingginya inflasi harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Berdasarkan data terbaru dan informasi yang kami terima, Provinsi Kalimantan Tengah saat ini berada di peringkat ketiga tertinggi inflasi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita semua. Bapak Gubernur berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk menekan inflasi,” ujar Linae.
Menurutnya, rapat tersebut menjadi forum evaluasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab inflasi sekaligus merumuskan langkah konkret yang dapat segera dilaksanakan oleh perangkat daerah dan instansi terkait.
“Inflasi yang tinggi secara langsung berdampak pada daya beli masyarakat dan memengaruhi stabilitas kebutuhan pokok. Karena itu, kita harus mengidentifikasi komoditas penyumbang utama inflasi dan menyusun langkah-langkah yang efektif untuk mengendalikannya,” katanya.
Linae mengungkapkan, beras menjadi salah satu komoditas yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan inflasi di Kalteng. Untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan, Pemprov Kalteng telah berkoordinasi dengan Bulog, termasuk dalam mendukung penyaluran bantuan pangan melalui program Kartu Huma Betang.
“Dari hasil koordinasi dengan Bulog, stok beras saat ini dalam kondisi cukup, bahkan melebihi kebutuhan yang ada. Namun demikian, distribusi dan pengawasan di lapangan tetap harus diperkuat,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah provinsi, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten dan kota.
“Sehebat apa pun langkah yang dilakukan di tingkat provinsi, jika daerah kabupaten dan kota tidak bergerak, maka inflasi akan tetap terjadi. Karena itu, seluruh daerah harus ikut mengambil langkah dan menindaklanjuti hasil rapat ini,” ujarnya.
Linae juga meminta seluruh perangkat daerah, Bank Indonesia, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya untuk memperkuat sinergi dalam menjaga kelancaran distribusi barang, memastikan ketersediaan pasokan, serta melaksanakan operasi pasar apabila diperlukan.
“Kami berharap rapat ini menghasilkan langkah-langkah konkret yang bisa segera dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala. Pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng Yuliansah Andrias menjelaskan, pola inflasi pada Mei 2026 berbeda dibandingkan tren historis yang biasanya menunjukkan penurunan harga setelah Hari Raya Idulfitri.
“Kalau melihat pola historis, seharusnya bulan Mei setelah Idulfitri terjadi penurunan harga atau deflasi. Namun tahun ini berbeda karena adanya kenaikan harga BBM yang secara tidak langsung memengaruhi harga komoditas pangan strategis seperti beras, ikan, dan komoditas lainnya,” jelas Yuliansah.
Selain kenaikan harga BBM non-subsidi, Bank Indonesia juga mengidentifikasi sejumlah risiko yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi pada Juni hingga Juli 2026. Risiko tersebut antara lain ketidakpastian geopolitik global yang berdampak pada harga energi, potensi El Nino yang dapat memengaruhi produksi pangan, tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta meningkatnya mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah.
“Kita perlu mengantisipasi risiko inflasi ke depan karena berdasarkan pola historis, setelah periode deflasi biasanya akan kembali terjadi tekanan inflasi. Apalagi saat ini terdapat sejumlah faktor eksternal dan struktural yang perlu mendapat perhatian bersama,” katanya.
Sebagai langkah jangka pendek, Bank Indonesia mendorong pelaksanaan pasar penyeimbang, gerakan pasar murah, serta penguatan distribusi barang dan jasa guna menjaga stabilitas harga. Sementara dalam jangka panjang, diperlukan peningkatan produksi pangan, penguatan kerja sama perdagangan antardaerah, optimalisasi rantai pasok, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
“Kami berharap langkah-langkah pengendalian inflasi dapat dilakukan secara bersama-sama, baik melalui upaya jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah dapat terus terjaga,” tambahnya.
Berdasarkan data BPS Provinsi Kalteng, inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,34 persen secara bulanan (month-to-month) dan 4,56 persen secara tahunan (year-on-year). Kenaikan harga beras menjadi salah satu faktor utama penyumbang inflasi, selain meningkatnya biaya transportasi dan penyesuaian harga BBM non-subsidi.
Data yang sama menunjukkan Kota Palangka Raya mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,70 persen, disusul Kabupaten Sukamara 0,63 persen dan Sampit 0,42 persen. Sementara Kabupaten Kapuas mengalami deflasi sebesar 0,32 persen.
Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Kalteng untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan di seluruh wilayah.
Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalteng, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko, kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng, perwakilan instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan terkait. ldw/ded-red
