PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Asdy Narang, menegaskan, pemerintah wajib mewujudkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan pembangunan, khususnya bagi warga yang tinggal di desa-desa yang masih terisolasi dari akses infrastruktur.
Menurutnya, pembangunan yang merata merupakan tanggung jawab pemerintah, agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan tanpa terkecuali.
“Aspek pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama pemerintah. Masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil juga memiliki hak yang sama, untuk mendapatkan akses infrastruktur yang layak dan memadai,” kata Asdy Narang, belum lama ini di Palangka Raya.
Ia menjelaskan, kondisi desa-desa yang masih terisolasi dari infrastruktur dan berbagai kebutuhan dasar lainnya, memerlukan langkah konkret dari pemerintah. Menurutnya, keterbatasan akses tersebut tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mempengaruhi pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Karena itu, Asdy meminta, pemerintah lebih peka dalam menyerap, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, yang disampaikan melalui berbagai forum maupun kunjungan lapangan. Dengan memahami kebutuhan riil warga, pemerintah dinilai dapat menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Pemerintah harus peka terhadap aspirasi masyarakat. Kondisi desa-desa yang terisolasi dari infrastruktur dan kebutuhan dasar lainnya, harus menjadi perhatian serius, agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antarwilayah,” ujarnya.
Selain itu, ia berharap, pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat desa dengan berbagai akses infrastruktur yang dibutuhkan.
“Kami berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi nyata, melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal, dan kesejahteraan warga di desa-desa terpencil semakin meningkat,” tutupnya.jef/ded-red
