PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah (DPD RI Dapil Kalteng) Dr Agustin Teras Narang menyoroti terjadinya pemadaman bergilir sudah mulai diberlakukan di Palangka Raya saat ini. PT PLN (Persero) UP3 Palangka Raya menyebut menurunnya pasokan listrik pada sistem interkoneksi Kalimantan menjadi penyebab alasan pemadaman bergilir di Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah.
”Sebagai wakil daerah Kalteng di DPD RI, saya berharap agar penjelasan PLN tersebut lebih lengkap, dapat lebih mudah dipahami masyarakat kendatipun mengecewakan, hal ini agar ada pemahaman dan edukasi bersama,” kata Teras Narang.
Dia mengharapkan, secara antisipatif PLN menyampaikan jadwal pemadaman bergilir, agar usaha dan ekonomi masyarakat tidak terganggu dan merugi. Terutama pada layanan publik seperti rumah sakit hingga industri yang menggantungkan hidup pada kelistrikan.
”Begitu pun masyarakat, saya imbau agar lebih sigap dan bijak memahami situasi, serta menyesuaikan diri dengan agenda PLN. Sehingga ada pemahaman dan manajemen waktu yang dipakai, demi mencegah kerugian ekonomi dan sosial atas kebijakan yang memprihatinkan ini,” imbau Teras Narang.
Secara pribadi Teras Narang mencoba memahami situasi dan alasan operasional PLN secara nasional yang menghadapi situasi sulit karena tak bisa memenuhi setidaknya 20 juta ton batubara dari 154 juta ton kebutuhan tahunan demi untuk menyalakan pembangkit listrik mereka.
“Apa yang sulit dicerna dan dipahami adalah, bagaimana bisa hal itu tidak diantisipasi dan dikelola sejak dini. Terlebih bila pemadaman bergilir akibat kurangnya pasokan batubara terjadi pada daerah-daerah penghasil batubara?” tanya Teras Narang.
Teras Narang sangat berharap pemerintah mendukung sungguh PLN dalam menjaga ketahanan energi kita yang masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan pasokan batubara yang melimpah di negeri ini.
“Kita tidak sedang bicara Bahan Bakar Minyak yang memang memiliki ketergantungan pada impor,” tandasnya.
Ditekannya, bahwa masalah utama dalam krisis kelistrikan nasional kabarnya adalah jaminan pasokan batubara untuk pembangkit listrik tidak selalu terpenuhi dengan mudah. Negoisasi alot antara PLN dan pelaku usaha pertambangan batubara yang lebih memilih ekspor karena ketimpangan harga domestik dan internasional, perlu disikapi dan difasilitasi.
Pemerintah perlu segera mengambil rumusan kebijakan yang lebih rasional terkait harga mandat pasokan batubara untuk dalam negeri atau Domestic Market Obligation, dan segera melakukan reformulasi ulang harga serta format kerja sama pasokan batubara untuk PLN.
Pada sisi lain yang tak kalah penting, kata Teras Narang, adalah penegakan hukum sebagai konsekuensi serta jaminan pelaku usaha dapat memberikan pasokan batubara untuk PLN. Ini tentu saja selain perbaikan manajemen dan inovasi di PLN sendiri, khususnya dalam penyesuaian ulang jenis batubara yang cocok dipakai pada setiap pembangkit yang dimiliki. Ini termasuk bagaimana alokasi anggaran pemerintah pusat digunakan dalam mendorong transformasi energi, khususnya kelistrikan nasional melalui PLN.
”Kita sebagai negeri yang kaya sumber daya energi, mestinya segera melakukan transformasi besar-besaran atas ketahanan dan kedaulatan energi kita. Tidak di atas kertas, tapi membumi pada praktik dan relasi kuasa dalam bisnis energi, khususnya kelistrikan nasional. Menata setiap kepentingan utama nasional antara PLN dan pelaku usaha, agar dapat tumbuh bersama guna melayani kepentingan rakyat, serta mengeliminir kepentingan yang membebani rakyat. Kalau bukan kita, siapa lagi?
Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” tutup Teras Narang.dy/red
