PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) semakin menyelimuti Kota Palangka Raya. Kondisi yang mulai memasuki kawasan perkotaan pada Senin (27/7/2026), mendorong Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin turun langsung ke lapangan untuk memantau perkembangan sekaligus memastikan langkah penanganan berjalan optimal.
Dalam peninjauan tersebut, Fairid mengatakan operasi water bombing yang sebelumnya sudah dilakukan bersama tim gabungan beberapa waktu terakhir dinilai mulai memberikan dampak positif terhadap kondisi kabut asap.
Menurut Fairid, hasil pemantauan udara bersama Kapolda menunjukkan adanya perubahan kondisi kabut dalam waktu beberapa jam.
“Tadi pagi saya bersama Pak Kapolda terbang memantau dari udara. Pagi hari asap masih menyatu, tetapi siang mulai sedikit terpisah. Itu menurut saya merupakan efek dari water bombing. Jadi cukup berpengaruh dan efektif untuk mengurangi kabut asap, terutama yang masuk ke Kota Palangka Raya,” ujarnya sesaat setelah pemantauan, Selasa (28/7/2026).
Meski demikian, pemerintah kota masih terus mengevaluasi perkembangan situasi. Seluruh personel dan posko penanganan telah disiagakan di sejumlah titik rawan serta berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memperkuat upaya pencegahan maupun pemadaman karhutla.
Fairid menjelaskan, pemerintah juga akan melakukan evaluasi lanjutan terkait dampak kabut asap terhadap sektor kesehatan dan pendidikan. Salah satu langkah yang telah diterapkan adalah penerbitan surat edaran dari Dinas Pendidikan yang mengimbau peserta didik menggunakan masker saat beraktivitas.
“Kami akan melakukan evaluasi siang ini. Untuk penggunaan masker sudah ada edaran dari Kepala Dinas Pendidikan. Nanti secara menyeluruh akan ditentukan apakah status penanganan perlu dinaikkan menjadi tanggap darurat,” katanya.
Ia menambahkan, saat ini Palangka Raya masih berada pada status siaga darurat. Keputusan menaikkan status menjadi tanggap darurat akan mempertimbangkan sejumlah indikator penting, meliputi aspek kesehatan, pendidikan, perekonomian, hingga operasional transportasi udara.
Jika status meningkat menjadi tanggap darurat, pemerintah akan memperkuat seluruh sumber daya penanganan, mulai dari penambahan personel, peralatan, hingga pendirian posko tambahan di lapangan.
“Kalau status dinaikkan, tentu personel akan ditambah, peralatan ditambah, posko diperbanyak, termasuk kekuatan di lapangan juga akan ditingkatkan,” tegasnya.
Terkait upaya pencegahan yang telah dilakukan sebelumnya, Fairid menyebut keberadaan sekat kanal masih berfungsi sebagai salah satu infrastruktur penting untuk memperlambat penyebaran api. Menurutnya, kanal-kanal yang berada di kawasan perbatasan Taruna, Palangka Raya, hingga wilayah Hiu Putih dan Petuk Timpun masih memberikan manfaat dalam pengendalian karhutla.
“Kalau tidak ada kanal, kemungkinan penyebaran api bisa lebih luas dan lebih cepat. Kanal itu masih berfungsi membantu menahan laju kebakaran,” jelasnya.
Sementara itu, mengenai pembiayaan penanganan karhutla di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Fairid memastikan penanganan tetap berjalan. Saat ini pembiayaan masih menggunakan anggaran yang tersedia pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Namun apabila kondisi semakin memburuk dan status dinaikkan, pemerintah siap mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang memang telah disiapkan untuk menghadapi keadaan darurat.
“Kalau nanti situasinya terus berkembang dan status meningkat, kami sudah menyiapkan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga. Jadi penanganan tetap bisa dilakukan secara maksimal,” pungkasnya. nws/fwa-red
